RRI.CO.ID, Ambon – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, meminta masyarakat di Kepulauan Kei tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu SARA yang beredar pasca-insiden penganiayaan seorang remaja di Tual. Benhur menegaskan bahwa kasus yang diduga melibatkan oknum anggota Brimob Polda Maluku tersebut kini telah ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, sehingga warga diminta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

Politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan agar tragedi tersebut tidak dipolitisasi atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memecah belah kerukunan di Tanah Kei. Ia mendesak masyarakat untuk menyikapi peristiwa ini secara bijaksana dan proporsional dengan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada pihak berwajib hingga tuntas.

Secara khusus, Benhur menyoroti maraknya komentar provokatif dari akun-akun palsu di media sosial yang sengaja menggiring opini ke arah sentimen SARA. Ia meminta masyarakat lebih selektif dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi (hoaks), karena hal tersebut berpotensi memperkeruh situasi dan memicu konflik horizontal yang merugikan semua pihak.

Benhur menekankan bahwa nilai luhur persaudaraan "Ain Ni Ain" harus tetap menjadi fondasi utama kehidupan sosial masyarakat Kei. Menurutnya, warisan budaya saling memiliki dan menjaga ini tidak boleh rusak hanya karena narasi negatif di ruang digital. Stabilitas keamanan di Kepulauan Kei harus menjadi prioritas bersama demi menjaga marwah dan ketenangan daerah.

Selain mengawal proses hukum pelaku penganiayaan, Ketua DPRD juga mendesak aparat kepolisian untuk menindak tegas pemilik akun-akun provokatif penyebar ujaran kebencian. Langkah tegas terhadap provokator di media sosial dinilai sangat penting untuk memberikan rasa aman sekaligus merawat persatuan masyarakat di Maluku agar tetap solid dan kondusif.