KBRN, Ambon: Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku bekerjasama dengan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan), program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia, menggelar Sinkronisasi dan Implementasi Satu Data Indonesia.

Kegiatan ini dibuka Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Syuryadi Sabirin pada Selasa, 11 Juni 2024 di Hotel Amaris Ambon, dihadiri antara lain, Kepala Dinas Kominfo Maluku Melky M. Lohy beserta jajaran pejabat eselon 3 dan 4, serta Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Plh. Sekda Syuryadi Sabirin dalam sambutannya mengakui banyak data yang tersebar di setiap kementerian/lembaga pusat dan daerah saat ini masih belum terintegrasi dengan baik, serta datanya pun masih berbeda.

Karena itu, kata dia, kebijakan Satu Data Indonesia merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah menyelenggarakan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

“Sebagai wujud nyata tata kelola data yang baik, maka ketersediaan data yang akurat, mutakhir terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakiakan antar instansi pusat dan instansi daerah, harus dapat diimplementasikan dengan baik,” terangnya.

Menurutnya, kebijakan Satu Data di Provinsi Maluku telah terimplementasikan melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 80 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku, yang mengatur tentang tata kelola Satu Data Provinsi Maluku, dimana salah satunya adalah tugas produsen Data untuk menyampaikan data beserta Standar Data dan Metadata Statistik kepada Walidata Provinsi Maluku.

“Standar data dan metadata statistik merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data, sehingga diperlukan persamaan persepsi, pandangan dan pemahaman antar Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku,” jelas Sabirin.