Demo Blok Masela Memanas, Mahasiswa Kena Semprot Hendrik Lewerissa

RRI.CO.ID, Ambon - Aksi demonstrasi sejumlah mahasiswa asal Maluku Barat Daya (MBD) di depan Kantor Gubernur Maluku, pada Senin (5/10/2026), mendadak memanas setelah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa turun langsung menemui massa aksi. Hal itu dipicu oleh sikap Gubernur yang tampak emosional.

Mahasiswa datang membawa tuntutan soal pemerataan keadilan dan keterlibatan masyarakat MBD dalam pengelolaan serta rekrutmen tenaga kerja pada proyek Blok Abadi Masela.

Aksi yang dikoordinasikan oleh koordinator lapangan (korlap) Patrik dan Helmi Natru itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP Maluku. Meski demikian, aksi berlangsung tertib sebelum akhirnya terjadi ketegangan saat Gubernur mendatangi massa.

Dalam orasinya, mahasiswa menilai Pemerintah Provinsi Maluku terkesan tebang pilih dalam persoalan rekrutmen tenaga kerja di Blok Masela. Mereka mempertanyakan minimnya keterlibatan masyarakat MBD, yang dinilai memiliki hak untuk mendapatkan manfaat langsung dari pengelolaan sumber daya alam di wilayah Maluku.

“Blok Masela untuk Maluku, mengapa MBD diabaikan? Masyarakat MBD jangan jadi penonton di tanah sendiri!” teriak massa secara bergantian.

Mahasiswa juga menuntut agar masyarakat MBD diperlakukan setara dengan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), terutama dalam kesempatan memperoleh pekerjaan maupun manfaat ekonomi dari proyek strategis tersebut.

“Masyarakat MBD dan KKT harus diperlakukan sama. Kenapa kami tidak dilibatkan? Hasil alam kami dikeruk, tetapi kenapa kami diabaikan?” teriak pendemo.

Gubernur Turun, Suasana Memanas

Ketegangan terjadi ketika Gubernur Hendrik Lewerissa didampingi Sekda Maluku Kasrul Selang dan sejumlah staf keluar menemui massa. Hendrik tampak emosional dan meminta massa aksi meninggalkan area depan pintu masuk Kantor Gubernur.

Ia menilai mahasiswa telah melewati batas lokasi yang diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi. Bahkan, teguran Gubernur tidak hanya diarahkan kepada mahasiswa, tetapi juga kepada Satpol PP yang dinilai membiarkan massa berada terlalu dekat dengan pintu masuk kantor.

“Keluar. Turun ke bawah. Kenapa aksi di depan sini? Kalian berisik saja. Satpol PP di mana? Kenapa mereka diizinkan masuk sini? Ganggu kita kerja saja. Kalau mau ketemu, masuk ke dalam, kita bicarakan,” kata Hendrik dengan nada lantang.

Meski sempat memanas, Gubernur kemudian meminta mahasiswa tidak kehilangan kepercayaan terhadap Pemerintah Provinsi Maluku. Hendrik menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat Maluku, termasuk MBD, hanya menjadi penonton atas kekayaan alam yang berada di wilayah sendiri.

“Percayalah. Kami pemerintah tidak akan mau jadi penonton di negeri kami. Apalagi kalau rekrutmen besar-besaran. Jadi jangan bilang pemerintah tidak peduli. Kami sangat peduli,” katanya.

Gubernur Janji Kawal Pekerja Lokal

Terkait tuntutan mahasiswa mengenai rekrutmen tenaga kerja, Hendrik menjelaskan bahwa kewenangan perekrutan bukan berada sepenuhnya di tangan pemerintah daerah, melainkan perusahaan yang mengelola proyek.

Menurutnya, perusahaan tetap memiliki standar dan kualifikasi tertentu dalam proses penerimaan tenaga kerja. Namun, Pemerintah Provinsi Maluku akan mendorong agar masyarakat lokal mendapat ruang yang lebih besar.

“Rekrutmen tenaga kerja itu bukan hak pemerintah daerah, tetapi perusahaan tertentu. Mereka juga harus memilih kualifikasi sesuai kebutuhan. Kita akan sampaikan kepada mereka agar bisa turut menerima pekerja lokal. Nanti kita akan monitoring itu,” tandas Hendrik.

Aksi mahasiswa MBD tersebut menjadi sorotan karena Blok Abadi Masela selama ini digadang-gadang sebagai salah satu proyek strategis yang dapat memberikan dampak besar bagi perekonomian Maluku.

Namun, bagi mahasiswa MBD, manfaat pembangunan tidak boleh hanya dirasakan oleh kelompok atau daerah tertentu. Mereka menegaskan masyarakat di wilayah Maluku harus memperoleh kesempatan yang adil untuk terlibat dan menikmati manfaat dari kekayaan alam di daerahnya sendiri.