Data Bansos Tak Sesuai Kondisi, Rumah Generasi Dorong Verifikasi Desa

‎RRI.CO.ID, Ambon- Program Officer Program INKLUSI Yayasan Rumah Generasi, Popy Siahaya, menilai pemahaman masyarakat terkait indikator penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) masih perlu diperkuat.

‎

‎Menurut Popy, masyarakat umumnya telah mengetahui bahwa desil 1 hingga 4 menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial. Namun, sebagian warga belum memahami indikator yang digunakan dalam menentukan posisi desil tersebut.

‎

‎“Ketika mereka memahami desil, mereka tahu bahwa desil 1 sampai 4 adalah kelompok yang bisa menerima bantuan. Tetapi apakah mereka mengetahui indikator penempatannya, itu yang belum sepenuhnya dipahami,” ujar Popy.

‎

‎Ia mengatakan, kondisi tersebut ditemukan dalam pendampingan dan asesmen yang dilakukan Yayasan Rumah Generasi di masyarakat. Salah satunya warga yang tinggal di rumah warisan maupun rumah yang sebelumnya mendapat bantuan pemerintah, namun kondisi tersebut dapat memengaruhi penilaian dalam proses verifikasi data.

‎

‎Popy juga menyoroti kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, kerentanan kelompok tersebut tidak selalu dapat dilihat hanya dari kondisi rumah atau kepemilikan aset.

‎

‎“Orang dengan disabilitas memiliki kerentanan yang berbeda. Karena itu, penilaian kondisi sosial ekonomi perlu melihat kondisi mereka secara utuh,” katanya.

‎

‎Selain persoalan pemahaman indikator, Rumah Generasi menemukan masih terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau melakukan sanggahan ketika data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

‎

‎Popy menilai pemerintah hingga tingkat desa perlu memiliki pemahaman yang utuh mengenai mekanisme verifikasi dan sanggah data. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui ke mana harus menyampaikan persoalan ketika terjadi ketidaksesuaian data.

‎

‎Ia berharap pemerintah memperkuat peran desa sebagai basis verifikasi paling dekat dengan masyarakat, termasuk kelompok rentan, sehingga proses pendataan tidak hanya mengandalkan indikator administratif tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata warga.

‎

‎“Harapannya, masyarakat dari basis desa bisa menjadi bagian penting dalam proses verifikasi, sehingga data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat,” ujarnya.