Kodaeral IX Perkuat Sinergi Awasi Orang Asing di Maluku

RRI.CO.ID, Ambon - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX memperkuat sinergi lintas instansi dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Maluku. Pengawasan difokuskan pada kawasan perbatasan, pesisir, serta pulau-pulau terluar yang memiliki tantangan geografis dan akses terbatas.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Asisten Intelijen (Asintel) Dankodaeral IX, Kolonel Laut (KH) Iwan Hariwanto dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Provinsi Maluku Tahun 2026 di Kota Ambon. Rapat mengusung tema “Sinergi Timpora dalam Pengawasan Orang Asing dan Pencegahan TPPO/TPPM di Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Maluku”.

Forum tersebut diikuti unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, keimigrasian, Bea Cukai, pengelola bandara, serta instansi terkait lainnya. Keterlibatan lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan maupun pelanggaran hukum keimigrasian.

Asintel Dankodaeral IX, Kolonel Laut (KH) Iwan Hariwanto mengatakan, Timpora menjadi sarana strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi. Sinergi diperlukan guna mendukung deteksi dini, cegah dini, dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian.

“Pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Rapat tersebut turut menyoroti potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Kewaspadaan terhadap kedua tindak pidana tersebut perlu diperkuat, terutama di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Maluku.

Melalui rapat Timpora, pertukaran informasi antarlembaga diharapkan semakin cepat, akurat, dan terintegrasi dalam mendeteksi keberadaan serta aktivitas warga negara asing. Kodaeral IX menilai sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan orang asing yang terpadu, responsif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.