RRI.CO.ID, Ambon - Pembangunan kepariwisataan Indonesia diarahkan tidak sekadar mengejar jumlah wisatawan, tetapi menciptakan kesejahteraan masyarakat dan nilai jangka panjang bagi bangsa. Kerangka ini menjadi bagian dari gagasan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045 menuju Indonesia Emas 2045.

Pengamat Ekonomi Kreatif, Budaya dan Pariwisata, Harry Waluyo, menjelaskan, kepariwisataan perlu dipandang sebagai mesin transformasi yang mengubah seluruh modal pembangunan Indonesia menjadi nilai dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi maupun pembiayaan. Seluruh sumber daya tersebut harus diidentifikasi, dilindungi, dikembangkan, kemudian dimobilisasi menjadi modal pembangunan.

Dalam dokumen RIPPARNAS 2027–2045, terdapat tujuh modal pembangunan yang menjadi fondasi kepariwisataan nasional, yakni modal alam, budaya, manusia, sosial, infrastruktur, pengetahuan dan teknologi, serta finansial.

Waluyo mengatakan, proses mengubah modal pembangunan menjadi nilai dilakukan melalui Kerangka Transformasi Ekosistem Kepariwisataan Indonesia atau KTEKI.

KTEKI bekerja melalui enam tahapan, mulai dari rantai nilai, ekosistem kepariwisataan, tata kelola, strategi, tahapan implementasi, hingga pemantauan dan evaluasi.

Keberhasilan pembangunan kepariwisataan, lanjutnya, juga tidak lagi hanya diukur berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan. Ukuran yang lebih penting adalah nilai ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang tercipta serta manfaatnya bagi masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, pelaku usaha diharapkan berkembang, pemerintah memperoleh penerimaan yang lebih baik, daerah semakin maju, wisatawan mendapatkan pengalaman berkualitas, sementara alam dan budaya tetap lestari untuk generasi mendatang.

Waluyo menilai cara pandang baru ini menempatkan kepariwisataan sebagai salah satu penggerak utama transformasi pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih berdaya saing, berkelanjutan, tangguh, adil dan inklusif pada 2045.