RRI.CO.ID, Namlea - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku bersama Program TFCCA dan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) resmi mengukuhkan tiga Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kabupaten Buru. Kelompok ini dibentuk di Desa Wailihang, Waprea, dan Waepure untuk memimpin misi pengawasan serta pelestarian Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) secara partisipatif dari garis pantai kawasan konservasi.

Penguatan kapasitas masyarakat pesisir utara Buru ini merupakan bagian dari 57 implementasi siklus pertama Program Tropical Forest and Coral Reefs Conservation Act (TFCCA), sebuah skema kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Program ini menyasar Kabupaten Buru guna menyiapkan sumber daya manusia dan tata kelola kawasan konservasi yang baru ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2025 lalu.

Kepala DKP Provinsi Maluku, Erawan Asikin, menyatakan bahwa status KKPD Buru yang tergolong baru menuntut kerja keras ekstra dalam pembenahan manajemen wilayah. Menurutnya, intervensi pengawasan berbasis masyarakat ini membawa visi ganda untuk melindungi ekosistem laut dan satwa penyu, sekaligus memastikan dampak ekonomi positif yang nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan.

Pembentukan Pokmaswas ini melibatkan berbagai elemen lokal secara inklusif, mulai dari nelayan, tokoh adat, pemerintah desa, pendidik, pemuda, hingga kelompok perempuan pesisir. Pelibatan aktif warga difokuskan untuk memastikan bahwa pengelolaan kawasan seluas 575,94 kilometer persegi tersebut tidak membatasi ruang gerak nelayan, melainkan mendorong mereka menjaga stok ikan di ruang hidupnya sendiri.

Anggota Pokmaswas Desa Waprea, Rizal Ipa, menegaskan pentingnya kolaborasi warga lokal dalam menjaga ekosistem laut tempat mereka menggantungkan hidup. Selama tiga tahun ke depan hingga 2027, anggota Pokmaswas di ketiga desa tersebut bakal menerima pelatihan, pendampingan intensif, serta pembekalan teknis pengawasan perikanan secara berkelanjutan dari MDPI dan DKP.