Kapolda Maluku: Pembangunan Harus Menyentuh Masyarakat hingga Wilayah Terluar

RRI.CO.ID, Ambon - Di tengah upaya mendorong pembangunan dan investasi strategis di kawasan timur Indonesia, Pemerintah Provinsi Maluku bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan bahwa manfaat pembangunan juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bakti Kesehatan dan Bantuan Sosial Forkopimda Maluku yang digelar di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (26/6/2026).

Kegiatan yang dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto, serta unsur Forkopimda Provinsi Maluku tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain meninjau kesiapan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, Forkopimda juga memastikan pelayanan kesehatan dan bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan dan terluar.

Berbagai layanan kesehatan diberikan kepada masyarakat setempat, disertai penyaluran bantuan sosial dan bantuan pendidikan bagi warga yang membutuhkan. Bantuan tersebut meliputi perlengkapan sekolah bagi para pelajar serta bantuan kursi roda bagi warga yang memerlukan dukungan mobilitas dalam aktivitas sehari-hari.

Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan bahwa pembangunan yang berkualitas tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan langsung manfaat kehadiran negara.

“Pembangunan harus menyentuh masyarakat hingga wilayah terluar. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari investasi dan infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang layak,” kata Kapolda Maluku.

Menurut Kapolda, masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah bersama TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

“Masyarakat di daerah kepulauan dan wilayah terluar memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Negara harus hadir secara nyata, tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku bersama Gubernur Maluku dan jajaran Forkopimda meninjau langsung pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga. Selain berdialog dengan masyarakat penerima manfaat, rombongan juga berinteraksi dengan tenaga kesehatan dan petugas lapangan guna memastikan pelayanan berjalan optimal.

Sebagai bagian dari program bantuan sosial, Forkopimda Maluku menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah kepada para siswa serta bantuan kursi roda kepada warga yang membutuhkan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung akses pendidikan bagi generasi muda di wilayah kepulauan.

Kapolda menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

“Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Ketika pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat berjalan bersama, maka manfaat pembangunan akan semakin luas dirasakan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata,” katanya.

Kegiatan bakti kesehatan dan bantuan sosial tersebut juga menjadi simbol kuat bahwa pembangunan di Maluku tidak semata berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat di kawasan kepulauan.

Pelaksanaan kegiatan di Desa Lermatang melengkapi rangkaian kunjungan kerja Forkopimda Maluku di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sebelumnya difokuskan pada peninjauan kesiapan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional Blok Masela.

Melalui pendekatan pembangunan yang menyelaraskan investasi, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.