Regulasi Teknologi Dinilai Tertinggal Dari Perkembangan Inovasi

RRI.CO.ID, Ambon - Perkembangan teknologi digital dan kreativitas masyarakat dinilai bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi negara dalam mengimbanginya. Kondisi tersebut terjadi di banyak negara, mulai dari perkembangan internet, media sosial, fintech, kendaraan listrik hingga kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Pengamat Ekonomi Kreatif, Budaya dan Pariwisata, Harry Waluyo mengatakan negara yang terlalu lambat membuat aturan dapat kehilangan kendali terhadap dampak teknologi. Namun di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat juga berpotensi. mematikan kreativitas dan inovasi masyarakat.

Dalam catatannya berjudul Ketika Kreativitas dan Inovasi Teknologi Lebih Cepat daripada Regulasi, Harry Waluyo mencontohkan Amerika Serikat yang memberi ruang besar bagi pertumbuhan startup digital pada era awal internet.

Kebijakan tersebut melahirkan perusahaan teknologi raksasa dunia, tetapi juga memunculkan persoalan baru seperti penyalahgunaan data pribadi dan disinformasi digital.

Sementara itu, Uni Eropa memilih pendekatan yang lebih hati-hati melalui perlindungan data pribadi warga dan regulasi kecerdasan buatan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi.

Jepang juga menerapkan inovasi secara bertahap dengan pendekatan disiplin sosial dan evaluasi berkelanjutan.

Di sisi lain, Korea Selatan dinilai berhasil mengembangkan ekonomi kreatif berbasis teknologi melalui investasi pendidikan, riset dan startup digital, namun tetap memperhatikan dampak sosial seperti kecanduan gim dan tekanan mental generasi muda.

Menurut Waluyo, perkembangan AI saat ini menjadi tantangan baru bagi banyak negara karena regulasi sering tertinggal dibanding kecepatan perkembangan teknologi.

Karena itu, berbagai negara mulai menerapkan konsep adaptive regulation atau regulasi adaptif agar aturan dapat terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Ia menilai Indonesia perlu menciptakan regulasi yang tidak mematikan inovasi, melibatkan banyak pihak dalam penyusunan kebijakan, serta memastikan teknologi tetap berorientasi pada manusia dan nilai moral masyarakat.