RRI.CO.ID, Ambon – Pemerintah Negeri Mahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menetapkan Peraturan Negeri tentang Perlindungan Sumber Daya Alam, termasuk mamalia laut dugong, sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Peraturan tersebut disusun sejak 2023 melalui program Kalesang Dugong dan resmi ditetapkan setelah melalui proses panjang selama sekitar satu tahun tiga bulan hingga mendapat pengesahan dari pemerintah kabupaten.

Kepala Pemerintah Negeri Mahu, Kristina M. Lawalata, dalam obrolan di Program Siniar Keker mengatakan, lahirnya aturan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran masyarakat untuk melindungi lingkungan, terutama karena dugong merupakan spesies yang keberadaannya semakin langka.

“Sejak awal masyarakat sudah memiliki keinginan untuk membuat peraturan perlindungan sumber daya alam, baik di darat maupun laut. Ketika ada program Kalesang Dugong, kesempatan ini kami ambil untuk memperkuat itu,” ujarnya dalam podcast RRI Ambon.

Ia menjelaskan, proses penyusunan peraturan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perumusan materi hingga penentuan sanksi. Hal ini membuat aturan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi kesepakatan bersama yang dipatuhi warga.

Program ini didampingi oleh Coral Triangle Center bersama mitra lokal, yang mendorong terbentuknya regulasi berbasis komunitas dengan fokus perlindungan ekosistem laut. Lebih lanjut, Kristina menegaskan bahwa peraturan negeri tersebut tidak hanya mengatur perlindungan dugong, tetapi juga mencakup kawasan hutan, sungai, pesisir, hingga ekosistem bakau.

“Semua sumber daya alam harus dijaga karena ini untuk kehidupan anak cucu ke depan,” katanya.

Dengan adanya aturan ini, masyarakat Negeri Mahu kini memiliki pedoman yang jelas dalam menjaga lingkungan. Pemerintah negeri berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Maluku untuk melakukan upaya serupa berbasis kearifan lokal.