RRI.CO.ID, Ambon - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku resmi menempati kantor baru yang ditandai dengan diskusi terbatas bertema “Proyeksi Penguatan Penyiaran Lokal yang Adaptif dan Berdaya Saing di Era Digital,” pada Selasa, 14 April 2026. Agenda ini menghadirkan narasumber strategis, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Maluku Titus F. Renwarin, Ketua KPI Pusat Dr. Muhammad Reza, serta Ketua Komisi I DPRD Maluku Solihin Buton.

Dalam pemaparannya, Kadis Kominfo Maluku, Titus F. Renwarin, menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat eksistensi lembaga penyiaran daerah di tengah disrupsi teknologi. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah penyusunan peraturan daerah (Perda) khusus penyiaran. Hal ini diharapkan mampu menjadi payung hukum agar penyiaran lokal memiliki daya saing yang lebih kuat dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

Titus juga menyoroti tantangan infrastruktur komunikasi di Maluku, di mana masih banyak wilayah terpencil dan pegunungan yang berstatus blank spot. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan akses informasi yang signifikan bagi masyarakat di pelosok. Ia menekankan bahwa penanganan masalah ini menjadi prioritas serius yang memerlukan perhatian lintas sektor demi menghapus keterbelakangan informasi.

Terkait kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, pusat, dan KPID. Mengingat tingginya biaya pembangunan infrastruktur komunikasi di wilayah kepulauan. Titus berharap Kementerian Kominfo dapat memberikan dukungan pendanaan yang lebih besar untuk mempercepat pemerataan akses sinyal di seluruh wilayah Maluku.

Kadis Kominfo ia mengingatkan lembaga penyiaran agar tetap menjadi pilar informasi yang kredibel di tengah derasnya arus hoaks di media sosial. Lembaga penyiaran lokal diharapkan terus menyajikan berita yang berimbang dan tepercaya, sehingga tetap menjadi referensi utama masyarakat dalam menjawab kebutuhan informasi di era digital yang semakin kompleks.