RRI.CO.ID– Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku terus memperkuat validasi data melalui koordinasi intensif dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Langkah strategis ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Satu Data Indonesia yang menjadi basis utama dalam pengambilan kebijakan publik.

Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Patiwaelapia, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa proses uji sahih ini sangat krusial karena menyoroti berbagai indikator makro pembangunan. Fokus utama validasi mencakup data tingkat pengangguran terbuka hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tersebar di sebelas kabupaten/kota di seluruh wilayah Maluku.

"Uji sahih ini adalah ruang bagi kita untuk melihat kembali apakah data yang terekam sudah sesuai dengan realitas di lapangan," ujar Maritje dalam dialog Aspirasi Maluku, pada Selasa, 7 April 2026. Ia menekankan bahwa setiap angka yang dikeluarkan BPS harus mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sebenarnya agar intervensi pemerintah dapat tepat sasaran.

Selain validasi angka makro, BPS juga tengah mendorong penguatan statistik sektoral hingga ke tingkat desa. Upaya ini diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam memetakan potensi lokal secara lebih presisi, terutama guna mengakselerasi program prioritas seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem di daerah.

Melalui sinkronisasi data yang lebih ketat, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih informasi yang berpotensi menghambat jalannya pembangunan. Koordinasi lintas sektor ini menjadi kunci agar akselerasi pembangunan di Provinsi Maluku dapat berjalan lebih efektif dan efisien ke depannya.