RRI.CO.ID, Ambon - Peringatan Hari Internasional Kesadaran Ranjau Darat dan Bantuan Tindakan Ranjau kembali disuarakan pada 3 April sebagai momentum penting untuk meningkatkan kepedulian global terhadap bahaya ranjau darat. Berbagai negara dan organisasi internasional memanfaatkan hari ini untuk mengedukasi masyarakat serta mendorong percepatan upaya pembersihan ranjau di wilayah bekas konflik.

Melansir dari laman National Today, Hari internasional ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2005 melalui resolusi Majelis Umum. Penetapan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah korban akibat ranjau darat yang masih aktif meskipun konflik bersenjata telah lama berakhir.

Secara historis, penggunaan ranjau darat meningkat pesat sejak berbagai konflik besar pada abad ke-20. Ranjau yang tertanam di dalam tanah kerap tidak terdeteksi dan dapat tetap berbahaya selama puluhan tahun, sehingga mengancam keselamatan warga sipil, termasuk anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan.

Upaya global untuk mengatasi masalah ini semakin kuat sejak lahirnya Konvensi Ottawa pada tahun 1997. Perjanjian tersebut melarang penggunaan dan produksi ranjau darat antipersonel serta mendorong negara-negara untuk menghancurkan persediaan yang dimiliki.

Selain pemerintah, berbagai organisasi kemanusiaan seperti International Campaign to Ban Landmines juga berperan aktif dalam mengkampanyekan penghapusan ranjau darat. Gerakan ini berhasil menarik perhatian dunia dan bahkan dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun yang sama dengan disahkannya Konvensi Ottawa.

Dalam peringatannya, kegiatan Mine Action menjadi fokus utama, meliputi pembersihan ranjau, edukasi risiko kepada masyarakat, serta rehabilitasi bagi para korban. Program ini terus dijalankan di berbagai kawasan terdampak, terutama di negara-negara yang pernah dilanda konflik bersenjata.

Melalui peringatan ini, komunitas internasional diharapkan semakin memperkuat kerja sama untuk menghapus ancaman ranjau darat secara menyeluruh. Hari ini menjadi pengingat bahwa dampak perang dapat berlangsung lama, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil harus tetap menjadi prioritas utama.