RRI.CO.ID, Ambon - Tanggal 7 Maret menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan sejarah politik Indonesia. Pada hari itu tahun 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) memulai Sidang Istimewa yang membahas kedudukan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di tengah situasi politik yang masih bergejolak.

Merangkum dari berbagai sumber, Sidang tersebut berlangsung setelah Indonesia mengalami krisis politik yang dipicu oleh peristiwa Gerakan 30 September 1965. Peristiwa itu menimbulkan ketegangan politik dan keamanan nasional serta memunculkan tuntutan dari berbagai kalangan agar Presiden Soekarno memberikan pertanggungjawaban atas kondisi negara saat itu.

Sebelumnya, pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno telah mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban negara.

Dalam Sidang Istimewa yang dimulai pada 7 Maret 1967 tersebut, MPRS menilai bahwa pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang dikenal sebagai Nawaksara tidak dapat diterima sepenuhnya. Situasi politik yang semakin memanas membuat posisi kepemimpinan nasional menjadi perdebatan utama dalam sidang.

Beberapa hari kemudian, pada 12 Maret 1967, MPRS secara resmi memutuskan untuk mencabut mandat pemerintahan dari Presiden Soekarno. Dalam keputusan yang sama, Letnan Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.

Keputusan ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Soekarno yang dikenal sebagai era Orde Lama, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik penting dalam sejarah politik Indonesia karena membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan, arah kebijakan ekonomi, serta hubungan luar negeri Indonesia pada masa berikutnya.