Gubernur Hendrik Tepis Isu Pemborosan Anggaran Penertiban Gunung Botak

RRI.CO.ID, Ambon – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, angkat bicara menanggapi tudingan miring terkait penggunaan anggaran daerah dalam proses penertiban tambang di kawasan Gunung Botak. Ia menegaskan alokasi dana tersebut bukanlah bentuk penghamburan, melainkan bagian dari pelaksanaan tugas resmi pemerintah yang sah secara hukum.

Hendrik menjelaskan, seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasi penertiban tersebut telah melewati mekanisme penganggaran yang ketat. Menurutnya, langkah ini justru menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya pemerintah daerah melakukan penataan serius terhadap aktivitas pertambangan yang selama ini tidak tertata.

“Pernyataan itu tidak berbasis data dan fakta. Anggaran yang digunakan adalah anggaran resmi dan merupakan bagian dari upaya penertiban aktivitas yang untuk pertama kalinya dilakukan,” ujar Gubernur Hendrik Lewerissa di Kantor Gubernur Maluku pada Kamis, 26 Februari 2026

Gubernur menambahkan, penertiban ini merupakan langkah krusial untuk memastikan setiap aktivitas pertambangan berjalan sesuai koridor hukum. Selain untuk menjaga kelestarian lingkungan, penataan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi tata kelola sumber daya alam di Maluku agar lebih akuntabel.

Di sisi lain, ia membantah adanya pemborosan mengingat saat ini Pemerintah Provinsi Maluku justru tengah memperketat pengawasan keuangan. Efisiensi anggaran sedang dilakukan di berbagai sektor dinas guna memastikan setiap rupiah yang keluar memberikan dampak positif bagi daerah.

“Kami sedang melakukan efisiensi. Pengelolaan pemerintah harus transparan,” ujarnya singkat saat menjelaskan komitmen penghematan anggaran daerah.

Menutup keterangannya, Hendrik mengajak masyarakat untuk tetap kritis namun tetap berlandaskan pada fakta yang akurat. Ia berharap diskusi mengenai isu strategis daerah, seperti penataan Gunung Botak, tetap berjalan secara konstruktif demi menjaga pemahaman publik yang sehat dan objektif.

“Seluruh kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Maluku dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya menutup.