‎RRI.CO.ID, Ambon- BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama strategis dengan Bareskrim Polri. Hal itu dilakukan dalam rangka memperkuat penegakan hukum serta meningkatkan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

‎

‎Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku yang baru, Heru Siswanto mengatakan, kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mendukung pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kepesertaan, khususnya di wilayah Provinsi Maluku.

‎

‎"Kerja sama tersebut berfokus pada penguatan aspek penegakan hukum (law enforcement) terhadap perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya atau menunggak iuran,"kata Heru.

‎

‎Dikatakan, melalui sinergi ini, proses pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas dan terukur. Dukungan aparat penegak hukum diharapkan mampu mendorong efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran badan usaha akan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja.

‎

‎"Implementasi kerja sama ini menjadi momentum penting bagi peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Provinsi Maluku,"ungkapnya.

‎

‎Dengan adanya pengawasan terpadu, perusahaan di berbagai sektor diharapkan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kepatuhan, tetapi juga memperluas perlindungan bagi pekerja formal maupun informal di wilayah tersebut.

‎Heru Siswanto juga menyambut baik sinergi ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola kepatuhan di daerah.

‎

‎Menurutnya, kerja sama dengan Bareskrim Polri menjadi wujud nyata komitmen institusi dalam memastikan setiap pekerja memperoleh hak perlindungan sosialnya.

‎

‎“Kami optimistis kolaborasi ini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pemberi kerja di Maluku. Dengan dukungan aparat penegak hukum, pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum. Tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh pekerja di Maluku terlindungi secara menyeluruh,”ujar Heru.

‎

‎Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan pembinaan dan edukasi kepada perusahaan. Namun, terhadap pelanggaran yang bersifat persisten dan merugikan pekerja, langkah penegakan hukum akan ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

‎

‎Melalui kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan Maluku optimistis dapat meningkatkan kepatuhan kepesertaan dan iuran secara signifikan, sekaligus memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Maluku. Sinergi antar-lembaga ini diharapkan menjadi fondasi kokoh dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.