Kepala BGN Aktivasi 480 SPPG Indonesia Timur, Maluku Masuk Sasaran Perluasan MBG

RRI.CO.ID, Takalar - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengaktivasi 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di wilayah Indonesia Timur pada Jumat, 2 Oktober 2026. Aktivasi ini mencakup 116 kabupaten/kota di 16 provinsi, termasuk Maluku, Maluku Utara, Papua, Nusa Tenggara Timur dan sejumlah provinsi di Sulawesi.

Kepala BGN Sudaryono meresmikan aktivasi serentak di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Ini menjadi bagian dari perluasan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Dari 480 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 211 merupakan SPPG mitra mandiri dan 269 lainnya berada di wilayah terpencil. Sebaran tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanan gizi hingga daerah yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan akses layanan.

Enam belas provinsi yang masuk tahap aktivasi meliputi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dapur-dapur tersebut selanjutnya memasuki tahapan persiapan teknis dan pelatihan penjamah makanan.

BGN memperkirakan SPPG tidak langsung beroperasi penuh setelah aktivasi pada 2 Oktober. Dapur diproyeksikan mulai menyalurkan makanan secara penuh sekitar tiga hingga empat minggu setelah aktivasi, setelah pelatihan, pembenahan kesiapan dapur dan penyisiran data penerima manfaat dilakukan.

Sudaryono menegaskan proses aktivasi dilakukan berdasarkan sistem dan basis data internal BGN, bukan atas permintaan atau intervensi pihak eksternal. Ia mengingatkan masyarakat dan pengelola SPPG untuk mewaspadai pihak yang mengaku dapat membantu proses aktivasi dengan meminta sejumlah uang.

Menurut Sudaryono, perluasan SPPG harus diikuti kesiapan layanan agar manfaat MBG benar-benar menjangkau masyarakat di wilayah Indonesia Timur. Pemerintah daerah juga diharapkan ikut mendukung pengawasan sehingga pelaksanaan program di daerah terpencil tetap berjalan sesuai standar yang ditetapkan BGN.