Data BMKG: Angin Kencang Pemicu Cepatnya Penyebaran Api di Hutan Maluku

RRI.CO.ID, Ambon - Faktor kecepatan angin menjadi perhatian serius dalam analisis potensi kebakaran hutan dan lahan di Maluku yang dirilis BMKG Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon, Selasa (15/9/2026). Dalam laporan SPARTAN terbaru, indeks Initial Spread Index (ISI) menyoroti bagaimana angin dapat mempercepat penyebaran api secara drastis, terutama di area terbuka.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa nilai ISI meningkat secara eksponensial terhadap kecepatan angin. Secara spesifik, BMKG mencatat bahwa nilai ISI menjadi dua kali lipat setiap kenaikan kecepatan angin sebesar 13 km/jam (3,6 m/s). Kondisi ini sangat relevan dengan karakteristik wilayah Maluku yang memiliki banyak padang rumput dan lahan alang-alang.

"Sangat baik menggambarkan kemudahan penyebaran di area padang rumput atau alang-alang, di mana penyebaran api yang sangat cepat akibat kecepatan angin yang tinggi dapat membentuk pola kepala api (head fire)," penjelasan dalam dokumen tersebut.

Dari sisi bahan bakar, indeks Duff Moisture Code (DMC) menunjukkan bahwa lapisan tanah organik pada kedalaman 5-10 cm serta ranting-ranting kecil dan semak belukar berkayu berada dalam kondisi kering. Kategori kekeringan lapisan menengah ini bervariasi dari Tidak Mudah (Moderate) hingga Sangat Mudah (Very High). Kondisi ini berbeda dengan lapisan atas (FFMC) yang mengukur humus dan dedaunan kering, di mana sebagian besar wilayah sudah masuk kategori Aman hingga Sangat Mudah terbakar.

Kombinasi antara bahan bakar yang kering dan angin yang kencang menghasilkan indeks Fire Weather Index (FWI) dengan kategori Sedang hingga Sangat Tinggi. FWI ini menunjukkan besarnya intensitas api jika terjadi kebakaran. Artinya, jika api muncul, tidak hanya cepat menyebar, tetapi juga memiliki intensitas panas yang tinggi sehingga sulit dipadamkan.

BMKG menekankan bahwa produk SPARTAN ini bersumber dari data pengamatan dan model prakiraan cuaca. Pengguna disarankan untuk melihat perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan terkini sebelum menentukan langkah mitigasi. Koordinasi dengan Kementerian, Dinas, dan Lembaga terkait setempat juga sangat dianjurkan untuk pemanfaatan informasi lebih lanjut.