Gubernur Maluku Dorong Penyesuaian Bantuan Perumahan Sesuai Kondisi Wilayah

RRI.CO.ID. Jakarta - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi besaran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayahnya. Menurutnya, biaya konstruksi dan distribusi material di Maluku jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain karena faktor geografis wilayah kepulauan.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan jajaran Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP sebagai bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Gubernur berharap ada kebijakan yang lebih adil yang mempertimbangkan kesulitan logistik antarpulau di Bumi Raja-Raja.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, terdapat total ratusan unit rumah yang diusulkan untuk empat desa fokus. Rinciannya meliputi Desa Iha sebanyak 75 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Masihulan 19 unit, dan Desa Kariu dengan jumlah terbesar yakni 207 unit.

Dirjen Perumahan Perdesaan, Rini Dyah Mawarty, menjelaskan, pada tahun 2026 ini, proses masih berada pada tahap perencanaan teknis. Selain membangun unit rumah, kementerian juga berkomitmen melakukan penataan kawasan secara komprehensif, termasuk pembangunan akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya.

Tahap pembangunan baru akan dilaksanakan setelah pemerintah kabupaten/kota menyelesaikan seluruh persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan. Keamanan kawasan dan kepastian hak atas tanah menjadi poin krusial yang akan dipastikan oleh tim teknis sebelum alat berat mulai bekerja di lapangan.