Gubernur Maluku Minta Kementerian PKP Prioritas Rumah Warga Terdampak Konflik

RRI.CO.ID, Jakarta - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan perhatian khusus bagi masyarakat terdampak konflik dan bencana di Maluku. Dalam rapat di Jakarta pada Senin, 11 Mei 2026, Gubernur menekankan pembangunan rumah di Negeri Iha harus menjadi prioritas utama pemerintah pusat.

Menurut Gubernur Hendrik, kondisi masyarakat di Negeri Iha cukup sulit, di mana banyak warga yang dilaporkan masih bertahan di tenda-tenda darurat yang sudah mulai rusak. Ia menginginkan hunian layak bukan sebatas kebutuhan fisik, tetapi bagian penting dari pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik.

"Kalau dari empat desa eks konflik harus ada prioritas utama, menurut saya Desa Iha perlu menjadi perhatian karena kondisi masyarakatnya cukup sulit," ujar Hendrik dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP.

Selain Desa Iha, Pemprov Maluku juga mengusulkan penanganan serupa untuk Desa Danar, Desa Masihulan, dan Desa Kariu. Pemerintah daerah ingin memastikan pembangunan dilakukan secara adil dan merata guna menghapus ketimpangan akses hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Merespons usulan tersebut, Kementerian PKP menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengecekan lapangan guna memastikan kelayakan lahan. Tim teknis akan diturunkan bersama pemerintah daerah untuk menyiapkan proses perencanaan pembangunan secara bertahap di lokasi-lokasi yang telah diusulkan.