RRI.CO.ID, Ambon - Langkah konkret memperkuat kedaulatan pangan di bumi raja-raja terus dipacu. Pemerintah melalui jajaran Kementerian Pertanian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan fokus utama pada dua pilar yakni percepatan irigasi perpompaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Rapat strategis ini diikuti Plt. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku Gunawan, Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas II Mataram Suparman, serta Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda untuk menyatukan visi pembangunan pertanian daerah.

Kepala BPLIP Kelas II Mataram, Suparman, memberikan instruksi tegas terkait tenggat waktu pelaksanaan. Ia menargetkan realisasi fisik program irigasi perpompaan sudah harus mulai berjalan pada April ini.

Ia juga menekankan beberapa poin krusial yang menjadi perhatian yakni validasi data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) wajib segera diperbaiki atau diganti total, selain itu program CSR akan diarahkan berbasis pulau dengan skema satu paket per pulau harus diberikan kepada lokasi yang sudah memiliki dokumen Survey, Investigasi, dan Desain (SID) yang lengkap.

"Langkah ini diambil agar tidak ada lagi hambatan administratif yang menunda pelaksanaan program di lapangan," ucap Suparman denga tegas.

Menurutnya, selain masalah air, pemerintah juga serius mengamankan lahan produktif agar tidak beralih fungsi. Dalam pelaksanaan LP2B, daerah diberi keleluasaan untuk melibatkan konsultan profesional maupun akademisi dari perguruan tinggi.

“Output dari rakor ini ditargetkan melahirkan rekomendasi teknis yang kuat dan akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait LP2B,” ujarnya.

Dengan adanya payung hukum yang jelas, lahan pertanian di Maluku diharapkan tetap terjaga dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan.