Edukasi Pemilih Pemula, Bawaslu Subulussalam Sasar Siswa SMA

RRI.CO.ID, Subulussalam - Bawaslu Kota Subulussalam memperluas jangkauan edukasi pengawasan pemilu ke kelompok pemilih pemula. Penekanan fokus diberikan pada bahaya praktik politik uang dan maraknya penyebaran disinformasi menjelang kontestasi politik.

Langkah ini direalisasikan saat Ketua Bawaslu Kota Subulussalam Rahmat Hidayat bersama Anggota Bawaslu Erwasnyah hadir di SMA Negeri 1 Rundeng, Senin 28 September 2026. Kehadiran jajaran pengawas ini bertujuan membekali para siswa yang akan atau telah memasuki usia pilih.

Dalam arahannya di depan pelajar dan jajaran guru, Rahmat menegaskan bahwa pemilih pemula memegang posisi krusial dalam menentukan arah kepemimpinan dan kualitas demokrasi. Namun, ketiadaan literasi politik yang memadai kerap membuat kelompok rentan ini mudah dimanipulasi.

Guna mencegah hal tersebut, Bawaslu mendorong para siswa agar mengedepankan pertimbangan rasional berbasis data ketimbang termakan narasi emosional. Pengetahuan dasar pengawasan dipandang perlu dimiliki setiap calon pemilih sejak dini.

"Pemilih pemula harus menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya," ujar Rahmat di hadapan para siswa.

Bawaslu menekankan pentingnya pengawasan partisipatif yang melibatkan elemen masyarakat secara aktif. Keterbatasan personel resmi penyelenggara membuat pengawalan proses demokrasi membutuhkan kontribusi dari generasi muda sebagai mata dan telinga tambahan di lapangan.

Selain literasi informasi, pengawasan terhadap praktik politik uang (money politics) turut menjadi poin mendasar yang disosialisasikan. Siswa diimbau agar tegas menolak segala bentuk kompromi finansial yang berpotensi merusak integritas hak pilih mereka.

"Jangan sampai pilihan kita ditentukan oleh uang. Pilihan dalam demokrasi harus lahir dari kesadaran dan pertimbangan, bukan karena imbalan," tegas Rahmat.

Guna melengkapi pemahaman tersebut, Bawaslu juga menyoroti risiko propaganda digital di platform media sosial. Para pelajar diminta memverifikasi seluruh informasi politik yang diterima sebelum membagikannya kembali guna memutus rantai penyebaran berita bohong.