Pemko Subulussalam Kejar Realisasi Dana Rehab di Pusat agar Segera Dirasa Warga

RRI.CO.ID, Subulussalam - Pemerintah Kota Subulussalam terus mengawal secara serius proses percepatan realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana senilai Rp97,9 miliar. Pengawalan ketat ini dilakukan langsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu 9 September 2026.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan dana penanganan dampak bencana yang merugikan masyarakat dan wilayah Kota Subulussalam dapat segera dicairkan serta dimanfaatkan. Pemko Subulussalam menegaskan komitmennya agar proses birokrasi di tingkat pusat berjalan tanpa hambatan.

Sebagai bagian dari upaya percepatan tersebut, Pemko Subulussalam menghadiri agenda tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aceh. Forum evaluasi ini secara khusus membahas penanganan wilayah terdampak di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.

Rapat strategis tersebut dipimpin oleh Koordinator Wilayah Monev 2 Aceh, Brigjen TNI (Mar) Guslin, S.H., M.H. Agenda ini turut melibatkan jajaran Pemerintah Aceh, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.

Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin, menegaskan bahwa forum tindak lanjut ini memiliki nilai yang sangat krusial bagi keberlangsungan pemulihan daerahnya. Pihaknya tidak ingin penanganan bencana hanya berhenti pada tahap administratif semata.

"Kita tidak ingin penanganan pascabencana berhenti pada pendataan dan pembahasan saja. Hasil monitoring harus ditindaklanjuti menjadi langkah nyata, program yang jelas, serta pembangunan kembali yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar M. Rasyid Bancin.

Ia memastikan pihak pemerintah daerah akan terus memperjuangkan pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat pusat dan provinsi. Dukungan penuh dari Kemendagri dan Pemerintah Aceh diharapkan dapat mempercepat proses rekonstruksi fisik maupun ekonomi di Subulussalam.