Pemko Subulussalam Perkuat Akses Pendidikan Islam Negeri lewat MIN 3 Lae Oram

RRI.CO.ID, Subulussalam - Pemerintah Kota Subulussalam resmi mengamankan peningkatan status kelembagaan pendidikan keagamaan di wilayahnya. Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Lae Oram kini disetujui beralih status menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Kota Subulussalam setelah memenuhi seluruh kriteria kelayakan, Senin 7 September 2026.

Kepastian perubahan status tersebut merujuk pada Surat Usulan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B-187/MA/OT.00/07/2026 yang diterbitkan pertengahan Juli 2026. Dalam lampiran dokumen resmi kementerian, sekolah ini dinyatakan telah memenuhi standar Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014.

Perubahan status ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat akses pendidikan Islam berstandar negeri bagi warga setempat. Peralihan ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas sarana, prasarana, serta mutu pembelajaran secara signifikan.

Langkah strategis tersebut dipastikan usai Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin, menggelar pertemuan langsung dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amin Suyitno, di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas arah kebijakan penguatan lembaga pendidikan keagamaan di daerah.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amin Suyitno, menyampaikan apresiasi atas konsistensi pemerintah daerah dalam mengawal isu pendidikan. Menurutnya, partisipasi aktif kepala daerah sangat menentukan percepatan mutu sekolah keagamaan di tingkat lokal.

"Apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian serta komitmen nyata Wali Kota Subulussalam terhadap pendidikan madrasah. Kebijakan akselerasi penegerian ini merupakan langkah esensial dalam memperkuat fondasi pendidikan Islam di daerah," ujar Amin Suyitno.

Selain meresmikan penegerian sekolah, Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin, memaparkan gagasan besar mengenai pembangunan jaringan madrasah terpadu. Konsep ini dirancang untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan keagamaan unggulan berbasis zonasi wilayah.

Dalam pengerjaan jangka panjangnya, pemerintah daerah menargetkan hadirnya fasilitas pendidikan terintegrasi di seluruh wilayah administratif. Rencana ini mencakup distribusi lima MIN, lima MTsN, dan lima MAN secara proporsional di lima kecamatan se-Kota Subulussalam.

Pemerintah daerah juga mendorong pembukaan Program Studi Pendidikan Kepramukaan di tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Inisiatif ini digagas untuk mencetak tenaga pendidik yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang kuat.

Di samping itu, pengawalan berkelanjutan turut dimohonkan untuk mempercepat proses penegerian dua Madrasah Tsanawiyah yang saat ini masih berjalan. Kepastian status operasional sekolah menengah tersebut dinilai amat mendesak guna menampung lulusan sekolah dasar.

Sektor bantuan pendidikan juga tidak luput dari usulan daerah melalui pengajuan penambahan alokasi beasiswa Program Indonesia Pintar. Langkah ini diambil guna mengamankan kepastian belajar bagi para santri serta siswa dari keluarga prasejahtera di Subulussalam.

Sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan terus terjalin demi mengeksekusi berbagai program prioritas tersebut. Pembentukan infrastruktur pendidikan yang merata menjadi kunci utama pembinaan generasi muda di Subulussalam.