Pemko Subulussalam Dorong Sekolah Garuda dan Pendirian URI ke Istana Presiden

RRI.CO.ID, Subulussalam - Pemerintah Kota Subulussalam menyampaikan usulan strategis pembangunan daerah langsung kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, pada Sabtu 15 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna menjemput serta mengawal percepatan program strategis nasional di wilayah barat-selatan Aceh.

Fokus utama yang dibawa dalam audiensi tersebut mencakup peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sektor pendidikan mendasar dan tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, indeks pembangunan SDM di Kota Subulussalam masih menghadapi tantangan besar sehingga memerlukan intervensi berkelanjutan dari pemerintah pusat.

Guna mengakselerasi pemerataan mutu pendidikan, Pemko Subulussalam mengusulkan dua skema pengembangan Sekolah Garuda di daerahnya. Skema pertama meliputi program Sekolah Garuda Transformasi dengan mengalihstatuskan SMAN Unggul Subulussalam yang selama ini telah mencatatkan berbagai prestasi akademik maupun non-akademik.

Sementara pada skema kedua, daerah mengusulkan pembangunan Sekolah Garuda Permanen atau Terintegrasi. Guna merealisasikan fasilitas pendidikan nasional tersebut, pemerintah daerah menyatakan kesiapan penuh dalam menyediakan lahan bersertifikat milik Pemko seluas minimal 20 hektare.

Selain jenjang pendidikan menengah, Pemko Subulussalam juga mendorong pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) di wilayahnya. Kehadiran perguruan tinggi negeri ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan akademik baru yang memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di koridor barat-selatan Aceh.

Di samping sektor pendidikan, persoalan agraria dan tata kelola perkebunan kelapa sawit turut menjadi topik krusial yang dipaparkan. Dengan total luas kebun sawit mencapai 30.813 hektare—termasuk 19.014 hektare milik rakyat—daerah mendesak keterlibatan pusat dalam penataan kawasan hutan dan perkebunan.

Pemerintah daerah memohon dukungan KSP untuk menuntaskan indikasi pembukaan lahan perkebunan yang melampaui batas Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan. Selain itu, kejelasan status Hak Pengelolaan (HPL) kawasan transmigrasi juga didorong agar memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan ekonomi yang nyata bagi warga lokal.

Pada kesempatan yang sama, disampaikan pula pemaparan mengenai potensi pariwisata daerah yang membutuhkan sokongan infrastruktur nasional. Subulussalam memiliki keunggulan komparatif mulai dari julukan Kota 1001 Air Terjun hingga kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Lae Kombih yang menjadi habitat kekayaan tanaman endemik Kapur Barus.

Sektor wisata religi dan penelusuran jejak sejarah Singkil Lama turut disodorkan sebagai nilai tambah pengembangan ekonomi kreatif daerah. Rangkaian usulan strategis ini diharapkan mendapat pengawalan khusus dari Kantor Staf Kepresidenan agar masuk dalam prioritas pembangunan nasional.