RRI.CO.ID, Subulussalam - Pemerintah Kampong Buluh Dori bersama Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) Kecamatan Simpang Kiri menggelar agenda penguatan tata kelola desa di Balai Kampong, Rabu 29 Juli 2026. Pertemuan ini mengintegrasikan program peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur legislatif desa dengan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus).

Agenda utama dalam Musdessus tersebut berfokus pada pembahasan mendalam serta penetapan ulang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Tahun Anggaran 2026. Penataan ulang data penerima bantuan sosial ini menjadi langkah krusial dalam menjaga transparansi penyaluran dana desa.

Langkah evaluasi draf penerima bantuan dinilai sangat penting demi menjamin akuntabilitas penyaluran anggaran agar tepat sasaran. Proses ini juga dilakukan untuk meminimalisasi risiko terjadinya tumpang tindih data penerima bantuan di tingkat desa, dengan pengawalan dan pendampingan langsung oleh tim pendamping desa.

Penjabat (Pj) Kepala Kampong Buluh Dori, Mihardi Jabat, menegaskan bahwa penyesuaian daftar penerima manfaat merupakan respon atas dinamika kependudukan yang terus berkembang di lapangan.

"Perubahan struktur daftar penerima manfaat ini terpaksa dilakukan karena adanya dinamika kependudukan di tingkat tapak. Pihak desa memandang perlu dilakukan pemutakhiran data secara transparan agar kuota bantuan yang kosong dapat dialihkan kepada warga lain yang lebih berhak," ujar Mihardi Jabat.

Melalui pemutakhiran data ini, Pemerintah Kampong Buluh Dori berharap dana desa yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial dapat tersalurkan secara adil. Evaluasi berkelanjutan ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.