Unjuk Rasa di Singkil, Warga Tuntut Transparansi Data dan Realisasi Jadup Tahap II
- 09 Jun 2026 16:40 WIB
- Aceh Singkil
RRI.CO.ID, Aceh Singkil – Diperkirakan lebih dari seribu warga Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Aceh Singkil, Senin 8 Juni 2026. Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka (Gemuka) menuntut kepastian penyaluran bantuan jatah hidup (Jadup) tahap II bagi warga yang terdampak banjir pada akhir November 2025.
Aksi tersebut didominasi warga dari Kecamatan Singkil Utara, Kota Baharu, dan Kecamatan Singkil. Mereka datang untuk meminta penjelasan langsung dari pemerintah daerah terkait jumlah calon penerima bantuan serta jadwal pencairan Jadup tahap II.
Ketua Gemuka sekaligus Koordinator Aksi, Rasuluddin Malau, mengatakan masyarakat membutuhkan kepastian mengenai proses penyaluran bantuan yang hingga kini masih dinantikan oleh para korban banjir.
"Kami ingin kepastian jumlah data calon penerima dan waktu pencairan bantuan Jadup tahap II," kata Rasuluddin di sela-sela aksi.
Ia menegaskan, apabila tuntutan masyarakat tidak memperoleh solusi yang jelas dari pemerintah, warga siap kembali menggelar aksi lanjutan sebagai bentuk protes.
Menurutnya, seluruh warga yang terdampak banjir dan memenuhi persyaratan berhak menerima bantuan tersebut. Karena itu, pemerintah diminta memastikan tidak ada warga terdampak yang terabaikan dalam proses pendataan maupun penyaluran bantuan.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Aksi lainnya, Buyung Sanang, menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penanganan korban banjir dan longsor yang melanda Aceh Singkil pada November 2025. Salah satu poin utama yang disoroti adalah transparansi data usulan calon penerima bantuan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada pemerintah pusat.
"Bantuan Jadup bukan hibah ataupun janji kampanye. Bantuan ini merupakan hak masyarakat yang terdampak banjir," ujar Buyung di hadapan peserta aksi dan jajaran pemerintah daerah.
Selain meminta keterbukaan data, massa juga mendesak pemerintah daerah melalui instansi terkait agar menyampaikan usulan calon penerima bantuan sesuai kondisi riil di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan seluruh warga terdampak dapat terakomodasi, baik untuk bantuan Jadup tahap II maupun program rehabilitasi rumah.
Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari personel Kepolisian, TNI, serta Satpol PP. Unjuk rasa yang dimulai sejak pagi hari itu berakhir pada sore hari setelah adanya respons dari pemerintah daerah terkait tuntutan masyarakat.
Warga menyatakan hasil pertemuan dan dialog yang berlangsung selama aksi memberikan harapan terhadap percepatan penanganan serta penyaluran bantuan bagi korban banjir di Aceh Singkil.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....