RRI.CO.ID, Subulussalam : Dinamika politik di DPRK Subulussalam semakin memanas setelah Fraksi Rabbani memutuskan untuk tidak terlibat dalam penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Rasyid Bancin. Keputusan ini menjadikan mereka satu-satunya fraksi dari empat fraksi di parlemen yang memilih absen dalam proses pengawasan tersebut. Sementara itu, 15 anggota dewan dari tiga fraksi lainnya justru sepakat menolak penjelasan pemerintah daerah.

Sikap politik ini memicu sorotan publik, terutama saat rapat paripurna yang digelar pada Jumat lalu tidak dihadiri oleh anggota dari Fraksi Rabbani. Ketidakhadiran mereka sempat memunculkan spekulasi bahwa fraksi tersebut meninggalkan wali kota di tengah gempuran kritik legislatif. Namun, pihak fraksi segera memberikan klarifikasi untuk menepis isu miring yang berkembang di media massa.

Sebagai bagian dari struktur parlemen, Fraksi Rabbani menegaskan bahwa pilihan untuk tidak menggunakan hak interpelasi adalah hak konstitusional mereka. Mereka memandang bahwa fungsi pengawasan tidak harus selalu dilakukan melalui jalur interpelasi, terutama bagi partai atau koalisi yang memposisikan diri sebagai mitra strategis eksekutif di pemerintahan kota.

Ketua Fraksi Rabbani, Ratmala Dewi Hasugian, menyatakan bahwa pihaknya tetap menghormati langkah hukum dan politik yang diambil oleh rekan sejawatnya di fraksi lain. Menurutnya, perbedaan sikap dalam menanggapi kebijakan wali kota adalah hal wajar dalam iklim demokrasi. Meski demikian, ia menegaskan posisi fraksinya tetap berada di barisan pendukung pemerintah.

“Dalam hal ini, kami tidak menggunakan hak interplasi tersebut, dikarenakan kami merupakan fraksi pendukung Pemerintah Subulussalam saat ini,” ujar Ratmala Dewi Hasugian saat memberikan keterangan pada Minggu 15 Februari 2026.

Klarifikasi ini sekaligus membantah kabar yang menyebutkan Fraksi Rabbani mulai menjaga jarak dengan kepemimpinan Rasyid Bancin dan Nasir Kombih. Ratmala menegaskan bahwa loyalitas fraksinya terhadap pasangan kepala daerah tersebut masih sangat kuat dan tidak tergoyahkan oleh tekanan politik yang terjadi di gedung dewan baru-baru ini.

“Sepengetahuan kami dukungan terhadap kepemimpinan M Rasyid dan Nasir solid 1.000 persen,” tegas Ratmala terkait komitmen politik fraksinya.

Saat ini, DPRK Subulussalam telah memutuskan untuk menaikkan status pengawasan menjadi hak angket setelah penjelasan wali kota dinilai tidak memuaskan. Di tengah rencana pembentukan panitia khusus tersebut, posisi Fraksi Rabbani diprediksi akan tetap konsisten menjadi penyeimbang di internal legislatif. Proses politik ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga ada keputusan final dari hasil penyelidikan angket.