RRI.CO.ID, Singkil - Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, diminta untuk melakukan penyelidikan dan investigasi dugaan penyimpangan penggunaan dana Bantuan Presiden (Bapres) di Aceh Singkil.

"Kami mendesak DPRK agar merekomendasikan Aparat Penegak Hukum (APH) menyelidiki kebijakan dugaan penyimpangan dana bantuan presiden (Banpres) bencana di Aceh Singkil,"sebut salah seorang Mahasiswa, M. Yunus, seusai menggelar aksi di Kantor DPRK Aceh Singkil bersama Mahasiswa danv Pemuda lainnya, Senin, 9 Februari 2026.

Sebab Realisasi atau penggunaan bantuan Presiden sebesar Rp4 Miliar untuk penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Singkil tersebut, selain dinilai kurang transparan. Juga di duga tidak tepat sasaran yang dibelanjakan melalui beberapa satuan perangkat kerja kabupaten (SKPK). 

Terutama, untuk pengadaan paket seragam sekolah yang di lakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat. 

" Selain masih banyaknya pelajar yang sebelumnya sempat terdampak banjir namun hingga kini belum dapat bantuan tersebut, juga paket bantuan yang telah direalisasikanpun banyak temuan kesalahan dan ketidaksesuaian,"tambahnya 

Sekedar diketahui hingga berita ini diturunkan, dari total senilai Rp4 Miliar bantuan Presiden untuk penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Singkil. 

Selain dikelola untuk pengadaan paket bantuan seragam sekolah bagi pelajar atau siswa yang terdampak banjir sebesar Rp1,7 Miliar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), juga terdapat senilai Rp800 juta untuk pengadaan kain sarung dan mukenah, serta sajadah atau ambal yang dikelola oleh Dinas Syariat Islam. 

Selanjutnya ada sebesar Rp300 juta dibelanjakan untuk pengadaan tong sampah plastik oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kemudian juga sebelumnya dikabarkan dana bantuan Presiden ini dibelanjakan untuk pengadaan obat - obatan di seluruh Puskesmas dan belanja kegiatan pengasapan (fogging) untuk mengantisipasi penyebaran kasus Demam Berdarah (DBD) oleh Dinas Kesehatan. 

​