RRI.CO.ID, Singkil - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Budi Harjo menyoroti usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil terkait pengadaan mobil dinas pejabat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2026.

Sorotan tersebut muncul selain anggaran pengadaan mobil dinas ini dinilai sangat fantastis, karena mencapai diatas Rp2,5 miliar. Juga pengadaan mobil tersebut, dilihat sangat berlawanan dengan kondisi dan keadaan wilayah Aceh Singkil yang masih membutuhkan anggaran untuk program - program lain yang berkaitan dengan kepentingan warga untuk pemulihan bencana banjir.

"Saat rakyat masih berjuang bangkit dari banjir Pemerintah malah mengusulkan belanja kendaraan dinas yang bernilai miliaran rupiah,” ucap Sekjen Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Budi Harjo, Minggu (25/1/2026).

Katanya, usulan kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak warga yang baru saja terdampak bencana banjir.

“Ini bukan semata soal mobil tapi soal kepekaan yang saat ini rakyat masih berjuang bangkit dari banjir,"tambahnya.

Lain lagi terang Budi, pengusulan mobil dinas salah seorang pejabat di Kabupaten Aceh Singkil tersebut digunakan belum genap berusia 5 tahun.

Padahal dalam prinsip pengelolaan keuangan daerah penggantian kendaraan dinas itu, idealnya dilakukan setelah masa pakai yang wajar dan disertai urgensi yang jelas.

Hingga berita ini diturunkan, Reporter RRI terus mencari informasi soal wacana pengadaan mobil dinas tersebut diperuntukkan untuk siapa dan jenis mobil apa yang akan disediakan.