RRI.CO.ID, Subulussalam : Pengusulan hak interpelasi oleh Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura di DPRK Subulussalam terhadap kebijakan pemerintah daerah memicu reaksi beragam dari berbagai lapisan masyarakat. Langkah legislatif ini dinilai sebagian pihak sebagai fungsi pengawasan yang sah, namun dikritik pihak lain karena dianggap terlalu dini.

Kritik keras datang dari kalangan mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Aceh Singkil–Kota Subulussalam. Perwakilan kombatan, Ishak Munthe, ia menilai penggunaan hak interpelasi di masa transisi pemerintahan berpotensi menghambat percepatan pembangunan dan menciptakan kegaduhan.

Menurut Ishak Munthe, persoalan defisit anggaran yang menjadi salah satu poin keberatan legislatif seharusnya dilihat secara menyeluruh sebagai dampak akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Ia menganggap tidak adil jika pemerintahan yang baru berjalan beberapa bulan langsung dijadikan sasaran tunggal kritik anggaran.

“DPR Subulussalam ini kayak anak TK, memang Interplasi itu hak mereka, tapi jangan digunakan itu untuk membuat gaduh, kami masyakarat dibawah ini jangan dibuat bingung, lebih baik fokus saja untuk membenahi kota ini,” ujar Ishak Munthe, Jumat (23/1/2026).

Ia juga menyoroti keterlibatan partai-partai besar yang kini vokal dalam tata kelola pemerintahan periode lalu. Menurutnya, kejujuran dalam melihat data APBK sejak tahun 2015 hingga saat ini diperlukan agar publik mendapatkan informasi yang jernih dan tidak bias kepentingan.

"Lebih baik DPR itu turun ke dapil masing-masing untuk melilhat bagiamana keadaan masyarakat, jangan sampai nanti pihak DPR ini nantinya berlawanan pulak sama masyarakat, yang seharusnya DPR adalah penyambung masyarakat," ujarnya.

Selain itu, ia juga menduga adanya penggelembungan harga (mark-up) pada pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Negeri (PN) Subulussalam. Iya juga meminta untuk diaudit secara transparan oleh lembaga berwenang.

Kombatan GAM secara resmi mendesak BPKP Aceh untuk turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap APBK Subulussalam. Sebab audit total dianggap sebagai jalan tengah untuk membersihkan polemik anggaran yang selama ini menjadi komoditas politik.

“Kita meminta jangan hanya pemerintahan baru yang disorot, sementara dosa-dosa lama dibiarkan. Audit total adalah jalan paling adil, termasuk pengadaan tanah kantor pengadilan,” pungkas Ishak Munthe.

Ia juga berharap agar dinamika antara eksekutif dan legislatif ini dapat diselesaikan melalui ruang dialog yang konstruktif. Transparansi data dari kedua belah pihak menjadi kunci agar kepentingan masyarakat Subulussalam tidak dikorbankan.

Diketahui bsebelumnya, Ketua Fraksi Golkar T, Raypa mengatakan, salah satu alasan utama pengajuan interpelasi adalah munculnya angka defisit anggaran baru sebesar Rp. 109 Miliar pada Tahun Anggaran 2025.