KBRN, Subulussalam : Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam dilaporkan memiliki tunggakan pembayaran listrik Tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp.3 (tiga) Miliar Rupiah. Tunggakan tersebut mulai dari tagihan listrik beberapa Kantor SKPK dan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Subulussalam.

Hal terebut disampaikan Manajer PLN ULP Subulussalam, Tommy Wiranata saat dikonfirmasi, Senin (23/12/2024). Menurut Tomi, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan. Namun dari laporan beberapa SKPK menunggu pencairan yang telah diajukan ke Kantor Keuangan Subulussalam.

“Surat pemberitahuan telah kita layangkan, pihak dari SKPK menyebutkan pembayaran nya menunggu pencairan anggaran dari Kantor Keuangan setempat,” kata Tomi Wiranata.

Dijelaskannya, keterlambatan pembayaran disebabkan oleh belum dilaksanakannya realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kota Perubahan (APBK-P) tahun 2024.

Ia menambahkan, meski menunggak pihaknya belum melakukan tindakan pemadaman mengingat kantor tersebut merupakan layanan publik.

Diakuinya, tunggakan iuran listrik untuk listrik PJU sudah masuk Tujuh Bulan, sejak Juni-Desember 2024, sedangkan untuk beberapa SKPK ada yang mencapai satu hingga lima bulan.

“Untuk PJU yang belum terbayarkan 7 bulan, kalau beberapa SKPK campur ada yang 1-5 bulan,” ujarnya.