RRI.CO.ID, Subulussalam - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Subulussalam mengimbau seluruh masyarakat yang terdampak bencana banjir maupun kebakaran agar tetap bersabar mengikuti tahapan penanganan pascabencana. Hingga pertengahan Juli 2026, proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan masih terus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Subulussalam, Ramadhan, saat ditemui RRI, Kamis 23 Juli 2026, menyampaikan bahwa realisasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Rumah (BSR) Tahap I saat ini telah mencapai angka 61,25 persen dari total target yang ditetapkan.

Berdasarkan data resmi BPBD Kota Subulussalam, program Stimulan Tahap I mencakup total 1.112 unit rumah warga terdampak yang tersebar di 15 desa dari empat kecamatan. Jumlah tersebut terdiri atas 1.041 unit rumah berkategori rusak ringan dan 71 unit rumah berkategori rusak sedang.

Kecamatan Sultan Daulat menjadi wilayah dengan sebaran rumah terdampak terbanyak pada Tahap I ini, yakni meliputi Desa Suka Maju (365 rusak ringan, 45 rusak sedang), Desa Jabi-Jabi (201 rusak ringan, 6 rusak sedang), serta Desa Sigrun (93 rusak ringan, 1 rusak sedang).

Sementara itu, untuk Kecamatan Rundeng, bantuan menyasar beberapa desa di antaranya Desa Suak Jampak (81 rusak ringan, 4 rusak sedang), Siperkas (69 rusak ringan), Binanga (37 rusak ringan, 1 rusak sedang), Kuta Beringin (30 rusak ringan), Pasar Rundeng (26 rusak ringan, 1 rusak sedang), Sibungke (2 rusak ringan), Oboh (1 rusak ringan), dan Tualang (1 rusak ringan, 1 rusak sedang).

Adapun di Kecamatan Longkib, data pencatatan mencakup Desa Panji (59 rusak ringan, 6 rusak sedang), Longkib (38 rusak ringan, 5 rusak sedang), dan Sepang (37 rusak ringan, 1 rusak sedang). Sedangkan di Kecamatan Penanggalan, tercatat 1 unit rumah rusak ringan di Desa Dasan Raja.

Mengenai kelanjutan program BSR ke Tahap II, Ramadhan menegaskan bahwa proses pengusulannya bergantung pada penyelesaian target pada tahap pertama. Sesuai ketentuan dari pusat, tahapan berikutnya baru bisa diupayakan setelah capaian fisik dan administrasi Tahap I memenuhi ambang batas minimal.

"Kami berharap masyarakat dapat bersabar. Pemerintah terus berupaya mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pencairan dan pelaksanaan Tahap II, baru akan diupayakan setelah progres Tahap I mencapai 90 persen sesuai arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," ujar Ramadhan.

Ramadhan menegaskan bahwa seluruh proses penanganan pemulihan ini dilakukan secara berkeadilan tanpa membedakan jenis bencana. Pihaknya memastikan bantuan menyasar seluruh warga korban bencana kebakaran maupun banjir yang telah terdata.

Lebih jauh dijelaskan, cakupan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya terbatas pada sektor pemukiman warga semata. Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan infrastruktur publik, sektor sosial, sektor ekonomi warga, hingga urusan teknis lintas sektoral lainnya.