Sinkronisasi Evaluasi APBK Singkil 2026 Tuntas, Realisasi Anggaran Segera Normal

RRI.CO.ID, Singkil - Sinkronisasi dan evaluasi bersama antara Eksekutif dan Legislatif tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil tahun anggara 2026 di kabarkan telah tuntas, realisasi anggaran Satuan Perangkat Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pemerintahan Aceh Singkil akan segera berjalan normal.

Penegasan tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, H. Amaliun, kepada wartawan, Kamis, 18 Juni 2026.

"Evaluasi bersama tentang APBK 2026 antara Eksekutif dengan Legislatif sudah usai, pekan depan kemungkinan realisasi anggaran ini akan segera mulai berjalan normal,"kata Ketua DPRK Aceh Singkil, H. Amaliun.

Terangnya, evaluasi APBK Aceh Singkil tahun 2026 senilai Rp822 Miliar lebih tersebut sudah selesai di bahas bersama dan sudah singkron antara Dewan, Eksekutif dan Pihak Pemerintah Provinsi.

Sedangkan terkait penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan pencairan, serta hal lainnya. Tegas Amaliun, secara teknis akan kembali menjadi kewenangan pihak eksekutif melalui Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK).

"Terkait teknis realisasi kembali kepada kewenangan BPKK, mudah-mudahan pekan depan uang persediaan (UP) setia SKPK dan instansi lain sudah bisa direalisasikan," tambahnya.

Di tempat terpisah, sebelumnya pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil. H. Edy Widodo mengatakan untuk APBK tahun anggaran 2026 masih dalam proses evaluasi bersama antara eksekutif dengan pihak DPRK Aceh Singkil.

“APBK Aceh Singkil saat ini sedang evaluasi bersama di DPRK dan mudah-mudahan hari ini selesai,” kata Edy Widodo, kepada wartawan Senin, 15 Juni 2026.

Menurut Edy Widodo tahapan evaluasi diperkirakan segera rampung sehingga proses pencetakan DPA dan penyaluran anggaran dapat segera dilakukan.

Serta tegasnya setelah evaluasi selesai, Pemerintah Daerah akan melanjutkan proses pencetakan DPA, penandatanganan dokumen, dan pengajuan anggaran untuk masing-masing perangkat daerah.

Informasi yang berhasil dihimpun, salah faktor keterlambatan realisasi APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2026 dipengaruhi karena dampak banjir yang terjadi pada akhir tahun 2025 lalu. Musibah tersebut, menjadi salahbsatu atensi dan fokus Pemerintah melakukan penanganan pascabencana.

Kemudian faktor lainnya, juga karena adanya muncul kebijakan efisiensi anggaran di tengah proses pengesahan APBK, yang juga memaksa Pemerintah harus melakukan penyesuaian ulang terhadap struktur anggaran yang telah disusun sebelumnya.