RRI.CO.ID, Subulussalam - Pemerintah Kota Subulussalam resmi menduduki posisi pertama di Provinsi Aceh dalam hal digitalisasi administrasi kepegawaian. Berdasarkan evaluasi pemanfaatan Document Management System (DMS) yang dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN), Subulussalam berhasil meraih skor tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota lainnya di Tanah Rencong.

Penilaian yang diumumkan oleh Kantor Regional (Kanreg) XIII BKN Banda Aceh beberapa hari lalu, menempatkan Subulussalam dengan raihan 59,9 poin. Angka ini membawa Kota Sadakata unggul tipis di atas Kabupaten Aceh Jaya yang berada di peringkat kedua dengan skor 59,6, serta Kota Langsa di posisi ketiga dengan skor 57,6.

Keberhasilan ini merupakan implementasi nyata dari Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2025. Regulasi tersebut mewajibkan instansi pemerintah untuk melakukan perlindungan dan pemanfaatan arsip Aparatur Sipil Negara (ASN) secara digital demi menciptakan birokrasi yang lebih ringkas dan transparan.

Digitalisasi arsip melalui sistem DMS ini bertujuan untuk menghilangkan tumpukan dokumen fisik yang rentan rusak dan hilang. Dengan sistem ini, data riwayat hidup, kenaikan pangkat, hingga masa pensiun setiap pegawai di lingkungan Pemkot Subulussalam kini terintegrasi dalam pangkalan data nasional yang lebih aman.

Kepala BKPSDM Kota Subulussalam, Rano Sartono, menyatakan bahwa pencapaian ini bukan sekadar mengejar angka, melainkan wujud transformasi pelayanan internal. Menurutnya, pembenahan arsip adalah fondasi utama agar pelayanan kepegawaian tidak lagi terhambat oleh urusan administrasi yang manual dan berbelit.

"Peringkat pertama ini adalah hasil dari komitmen tim yang bekerja di balik layar. Kami fokus memastikan tidak ada lagi dokumen ASN yang tercecer atau sulit dicari. Kedepannya, target kami adalah mempertahankan akurasi ini agar pelayanan publik melalui birokrasi yang lincah benar-benar dirasakan manfaatnya," ujarnya, Sabtu 2 Mei 2026.

Pengerjaan digitalisasi ini melibatkan tim teknis yang bekerja secara intensif di bawah koordinasi BKPSDM dan dukungan penuh dari Sekretariat Daerah. Kecepatan pengunggahan dokumen dan akurasi data menjadi variabel utama yang membuat Subulussalam mampu menyalip daerah-daerah lain dalam daftar sepuluh besar instansi terbaik.

Selain Subulussalam, Aceh Jaya, dan Langsa, daftar sepuluh besar tersebut juga diisi oleh Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Besar, hingga Bener Meriah. Persaingan skor yang sangat ketat di papan atas menunjukkan bahwa semangat digitalisasi mulai merata di seluruh wilayah pemerintahan di Aceh.

Pihak Kanreg XIII BKN Banda Aceh memberikan apresiasi khusus atas konsistensi Subulussalam dalam melakukan pemutakhiran data. Capaian ini diharapkan menjadi pemacu bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk tetap konsisten menjaga kualitas input data kepegawaian secara berkala.