RRI.CO.ID, Singkil - Pemerintah eksekutif dan legislatif kembali membahas Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Raqan APBK) tahun anggaran 2026, Selasa, 3 Maret 2026.
Bupati Kabupaten Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon menyampaikan pengantar nota keuangan Raqan APBK Aceh Singkil tahun 2026, menyampaikan pendapatan daerah Aceh Singkil sebesar Rp832 miliar lebih. Angka ini tercatat mengalami penurunan pendapatan bila dibandingkan tahun sebelumnya mencapai sebesar Rp849 Miliar lebih.
" Secara singkat kami sampaikan target pendapatan daerah yang mungkin kita peroleh pada tahun ini sebesar Rp832 Miliar lebih,"kata Bupati Safriadi Oyon, Selasa, 3 Maret 2026 melalui rapat paripurna pembacaan pengantar nota keuangan Rancangan Qanun APBK tahun 2026 bersama anggota Dewan.
Tambahnya, pendapatan daerah Aceh Singkil tahun anggaran 2026 itu terdiri dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp88 Miliar lebih.
Terdiri dari, pendapatan pajak daerah sebesar Rp19 Miliar. Kemudian retribusi daerah senilai Rp10 Miliar lebih, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp2 milyar lebih.
" Serta lain - lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah direncanakan sebesar Rp56 Miliar lebih,"tambah Oyon.
Kemudian, untuk pendapatan daerah Aceh Singkil tahun 2026 bersumber dari pendapatan transfer dari pusat senilai Rp732 Miliar lebih. Meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat senilai Rp716 miliar lebih, dan pendapatan transfer antar daerah sebanyak Rp16 miliar lebih.
Terdiri dari pendapatan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur, dana desa, dana bagi hasil (DBH) sawit dan lainya. Serta pendapatan dari dana alokasi umum (DAU), Dak Fisik dan Dak non fisik. Kemudian pendapatan bagi hasil pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB). Selanjutnya pendapatan bagi hasil pajak BBN kendaraan bermotor dan pendapatan hasil pajak bahan bakar kendaraan serta pendapatan hasil pajak air permukaan dan pajak rokok.
Terakhir terang Oyon pendapatan sebesar Rp849 Miliar lebih itu, juga direncanakan bersumber dari pendapatan lain - lain yang sah senilai Rp10 Miliar lebih. Terkhusus sumber pendapatan dari dana kapitalis dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan FKTP.