RRI.CO.ID, Subulussalam : Kondisi fiskal Kota Subulussalam dilaporkan sedang mengalami tekanan berat akibat akumulasi utang dan defisit yang meningkat tajam. Anggota DPRK Subulussalam, Hasbullah, menyebut beban utang tahun sebelumnya belum terselesaikan secara optimal. Situasi ini berdampak langsung pada pembahasan APBK 2026 yang tengah berlangsung saat ini.

Berdasarkan data yang diterima legislatif, realisasi pembayaran kewajiban daerah hanya menyentuh sebagian kecil dari total utang yang ada. Masih terdapat sisa beban utang yang cukup besar dan berpotensi membebani pembangunan di tahun-tahun mendatang. DPRK mengkhawatirkan keberlanjutan fiskal daerah jika persoalan utang ini tidak segera diatasi.

Defisit keuangan daerah yang membengkak telah memicu munculnya kebutuhan pembiayaan tambahan melalui pinjaman dari lembaga keuangan. Namun, pinjaman tersebut pun tidak terealisasi secara penuh, sehingga memperparah kekurangan kas daerah. Kondisi ini membuat pemerintah daerah kesulitan merealisasikan belanja yang telah direncanakan sebelumnya.

DPRK juga menemukan adanya ketimpangan dalam pola pembayaran utang kepada pihak ketiga atau rekanan. Beberapa kegiatan hanya dibayar sekitar 30 persen, sementara kegiatan lainnya ada yang mencapai 100 persen. Hasbullah mempertanyakan dasar kebijakan yang digunakan pemerintah dalam menentukan prioritas pembayaran tersebut.

“Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan terkait dasar kebijakan pembayaran dan prinsip keadilan,” ujar Hasbullah, Selasa 17 Februari 2026.

Dampaknya, banyak belanja kontraktual yang sudah selesai dikerjakan namun belum terbayarkan hingga saat ini. Hal ini menambah daftar panjang kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan di tengah keterbatasan anggaran. DPRK menuntut penjelasan transparan mengenai alasan di balik perbedaan tingkat realisasi pembayaran tersebut.

Sektor pendapatan daerah juga tidak luput dari evaluasi tajam dewan karena target yang ditetapkan gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dinilai tidak maksimal sehingga tidak mampu menutupi kebutuhan belanja. Lemahnya realisasi pendapatan ini menjadi faktor utama penyebab terjadinya defisit yang tajam.

Situasi ekonomi daerah kini terancam stagnan jika arus kas pemerintah terus terhambat oleh beban utang masa lalu. Hasbullah menegaskan bahwa penyusunan APBK 2026 harus dilakukan secara lebih realistis dan tidak lagi mengandalkan asumsi yang muluk. Penurunan target PAD dianggap lebih baik daripada memaksakan angka yang tidak tercapai.

Legislatif meminta pemerintah kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK). Koordinasi yang buruk antar perangkat daerah dinilai menjadi salah satu penyebab tidak sinkronnya rencana dan realisasi keuangan. Pengawasan internal harus diperketat agar kebocoran anggaran dapat diminimalisir.

Kesenjangan realisasi belanja antar SKPK juga menjadi temuan yang sangat mencolok di mata anggota dewan. Ada dinas yang memiliki serapan anggaran sangat tinggi, sementara dinas lainnya berada jauh di bawah rata-rata. Ketidakseimbangan ini harus dijelaskan secara jujur agar tidak memunculkan persepsi ketidakadilan di birokrasi.

Hasbullah menyatakan bahwa Fraksi Golkar tidak ingin mengesahkan anggaran yang hanya akan menambah beban utang di masa depan. Fokus utama dewan saat ini adalah memastikan ketersediaan dana untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo. Kesejahteraan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi proyek-proyek yang tidak mendesak.

Pemerintah kota diharapkan segera menyampaikan skema pelunasan utang yang jelas dan terukur kepada dewan. Tanpa adanya peta jalan yang pasti, pembahasan anggaran 2026 diprediksi akan terus berjalan alot. DPRK berkomitmen menjaga agar APBK Subulussalam tidak jatuh ke dalam krisis keuangan yang lebih dalam.