RRI.CO.ID, Subulussalam : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Penanggalan sukses menggelar panen perdana jagung pada lahan seluas satu hektar, Sabtu (14/2/2026). Meski produktivitas tergolong tinggi, para petani lokal masih dibayangi persoalan rendahnya nilai tawar akibat keterbatasan infrastruktur pascapanen, Senin 16 Februari 2026.

Ketua BUMDes Penanggalan, Eko Waluyo, mengungkapkan bahwa komoditas yang dikembangkan dalam program ketahanan pangan ini adalah jagung varietas unggul P32 Singa Pioneer. Pemilihan bibit tersebut merupakan hasil konsolidasi panjang dengan para petani guna memastikan kualitas produksi yang adaptif dengan lahan setempat.

Proyek pertanian ini dibiayai menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Anggaran tersebut dialokasikan secara khusus untuk memperkuat unit usaha pertanian sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi warga Desa Penanggalan.

Dalam proses penanamannya, pengelola menghabiskan sekitar tujuh hingga delapan kilogram bibit untuk luasan satu hektar. Pihak BUMDes menerapkan pola perawatan intensif untuk memastikan setiap batang jagung tumbuh optimal hingga memasuki masa panen pertama di awal tahun 2026 ini.

Berdasarkan estimasi di lapangan, hasil produktivitas lahan tersebut diprediksi mampu menembus angka tiga hingga empat ton jagung. Capaian ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi unit usaha BUMDes lainnya untuk terus berkembang meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Namun, di balik keberhasilan teknis penanaman, muncul kendala krusial yang mengancam keuntungan petani. Ketiadaan mesin pemipil jagung (corn sheller) di tingkat desa membuat mata rantai distribusi jagung justru menguntungkan pihak ketiga atau tengkulak.

Kondisi ini memaksa petani menjual hasil panen dalam kondisi mentah atau masih berupa tongkolan. Padahal, standar permintaan pasar mengharuskan jagung dijual dalam kondisi pipilan kering agar bisa mendapatkan harga jual yang lebih kompetitif dan maksimal.

Eko Waluyo menjelaskan bahwa satu-satunya pihak yang memiliki akses dan kepemilikan alat pemipil di wilayah tersebut saat ini hanyalah tengkulak. Hal ini menyebabkan petani tidak memiliki pilihan selain melepas hasil jerih payahnya dengan harga yang ditentukan oleh pembeli.

Pihak BUMDes mengaku telah berupaya melakukan survei di tingkat kecamatan untuk mencari penyedia jasa alat atau bantuan mesin, namun hasilnya nihil. Kurangnya akses informasi mengenai ketersediaan teknologi tepat guna di area perkotaan semakin memperpanjang daftar kesulitan petani.

Ketergantungan pada jasa pihak ketiga ini dinilai sangat merugikan karena biaya operasional panen menjadi membengkak. Tanpa adanya mesin mandiri, margin keuntungan yang seharusnya masuk ke kas desa atau kantong petani justru tergerus oleh biaya sewa dan jasa proses pemipilan.

"Saya berharap dinas terkait mampu menyediakan alat pemipil jagung untuk mempermudah petani dan mendongkrak harga maksimal," ujar Eko Waluyo saat ditemui di lokasi panen.

Pemerintah daerah melalui dinas terkait diharapkan segera turun tangan melakukan intervensi berupa bantuan alat pertanian. Dukungan teknologi dinilai menjadi kunci utama agar program ketahanan pangan di Desa Penanggalan dapat berkelanjutan dan benar-benar menyejahterakan masyarakat desa.