Apkasindo Aceh Tuding Korporasi Sawit Manfaatkan Petani untuk Protes PP Ekspor

  • 23 Mei 2026 21:45 WIB
  •  Aceh Singkil

RRI.CO.ID, Subulussalam - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh, Netap Ginting, menengarai adanya upaya dari sejumlah korporasi eksportir kelapa sawit untuk memanipulasi kepanikan pasar. Pihak swasta dituding sengaja memanfaatkan situasi penurunan harga TBS saat ini demi menggerakkan petani agar memprotes kebijakan baru pemerintah.

"Sebenarnya ini adalah menurut saya kepanikan yang dibangun oleh korporasi-korporasi eksportir penghasil CPO untuk mempengaruhi masyarakat, supaya ada aksi protes terhadap kebijakan itu," ujar Netap Ginting, Sabtu 23 Mei 2026.

Menurut pihak asosiasi, perusahaan-perusahaan besar tersebut merasa keberatan dengan aturan ekspor CPO satu pintu yang kini dialihkan ke BUMN. Karena enggan berhadapan langsung dengan pemerintah, korporasi diduga mencoba memengaruhi asosiasi petani untuk menggelar aksi demonstrasi.

Padahal, Apkasindo menilai regulasi baru yang diterbitkan dalam PP tersebut memiliki tujuan yang sangat baik untuk jangka panjang. Aturan ini dirancang untuk menciptakan standarisasi harga sawit nasional yang merata serta meminimalisir praktik kecurangan laporan kuantitas ekspor.

Selama ini, disinyalir terdapat oknum eksportir swasta yang melakukan manipulasi data volume pengiriman CPO keluar negeri. Praktik ilegal berupa pengurangan kuantitas laporan ekspor tersebut berdampak langsung pada hilangnya potensi devisa negara dari sektor pajak.

Menyikapi polemik ini, para petani sawit di Aceh menyatakan tetap mendukung langkah reformasi tata niaga yang diambil Presiden Prabowo. Kebijakan tersebut diyakini mampu melindungi hak-hak petani dari monopoli pasar jika diimplementasikan dengan pengawasan ketat.

Pihak petani kini mendesak Pemerintah Pusat melalui jajaran kementerian terkait untuk segera melakukan sosialisasi masif mengenai aturan baru ini. Langkah tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang merugikan stabilitas ekonomi daerah.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....