RRI.CO.ID, Subulussalam : Gelombang aksi unjuk rasa mewarnai jalannya Rapat Paripurna Hak Interpelasi di Gedung DPRK Subulussalam, Jumat 13 Februari 2026. Massa menuntut penjelasan tegas dari pasangan Rasyid Bancin dan Nasir Kombih terkait kondisi keuangan daerah yang dinilai mengkhawatirkan. Fokus utama demonstran tertuju pada membengkaknya angka defisit anggaran di tengah janji politik masa kampanye.

Persoalan ini memuncak tepat satu tahun setelah pasangan tersebut dilantik oleh Muzakir Manaf pada Februari 2025 lalu. Rakyat kini menagih realisasi visi "Zero Defisit" yang sempat menjadi jargon andalan saat Pilkada 2024. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan arah yang berlawanan dengan janji-janji manis saat perebutan kursi kekuasaan setahun silam.

Dalam orasinya, Ridwan Husein memaparkan data mengejutkan mengenai kondisi kas daerah saat ini. Ia menyebutkan bahwa defisit APBK 2026 diperkirakan telah menembus angka Rp290 miliar. Angka fantastis ini dinilai sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam mengelola struktur keuangan daerah yang sehat dan transparan bagi kepentingan publik.

Kritik tajam pun diarahkan pada konsistensi pernyataan kepala daerah di masa lalu. "Bagaimana mungkin akhir masa jabatan bisa zero defisit jika tahun ini hampir Rp290 miliar?" cetus Ridwan Husein di depan massa aksi. Ia bahkan mengingatkan kembali pernyataan wali kota yang mengaku siap menanggalkan jabatan jika gagal menuntaskan masalah defisit tersebut.

Selain angka defisit, massa menyoroti penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dibebankan pada APBK. Wali Kota dianggap terlalu sering melakukan perjalanan ke luar daerah tanpa memberikan hasil nyata atau feedback bagi pembangunan kota. Hal ini dianggap sebagai pemborosan anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang "berdarah".

Kekecewaan massa semakin memuncak dengan tuntutan agar aparat penegak hukum segera turun tangan. Mereka mendesak dilakukan pengusutan mendalam terhadap dugaan ketidaksesuaian realisasi anggaran yang memicu lonjakan utang daerah. Transparansi penggunaan uang rakyat menjadi harga mati yang dituntut oleh para demonstran dalam aksi tersebut.

Di sisi lain, orator Hasbi Bancin meminta legislatif tidak bermain mata dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia mendesak DPRK untuk bersikap berani dan objektif dalam menggali keterangan melalui hak interpelasi ini. Baginya, persoalan tata kelola keuangan yang buruk harus diselesaikan hingga ke akar persoalannya secara terbuka di hadapan publik.

"Jika perlu lanjutkan ke hak angket dan pemakzulan," tegas Hasbi Bancin di tengah kerumunan massa.

Pernyataan ini mencerminkan tingginya tensi ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Rasyid-Nasir di tahun pertama mereka menjabat. Dinamika politik ini diprediksi akan terus memanas seiring dengan pemanggilan resmi wali kota oleh pihak dewan.