RRI.CO.ID, Subulussalam : Pemerintah Kota Subulussalam menerima kunjungan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh guna membahas progres pendidikan daerah. Wali Kota Subulussalam, H.M. Rasyid, menyambut tim tersebut di ruang kerjanya untuk mengoordinasikan capaian pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor PE.09.02/ST-99/PW01/2/2026. Fokus utama koordinasi ini adalah mengevaluasi sejauh mana penugasan dan sasaran program strategis di bidang pendidikan telah berjalan di wilayah berjuluk Kota Ibadah tersebut.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi kebijakan unggulan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Inisiatif ini dirancang khusus untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan atau rentan secara ekonomi.

Sasaran utama program ini menyasar anak-anak yang berada pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, intervensi pendidikan ini diprioritaskan bagi Anak Putus Sekolah (APS) dan Anak Tidak Sekolah (ATS) agar kembali mendapatkan hak belajarnya.

Perwakilan tim BPKP Aceh, Yuspiardi, menjelaskan bahwa kehadiran mereka adalah bagian dari peran pengawasan dan pengawalan atas pelaksanaan program strategis nasional. Evaluasi PHTC Sekolah Rakyat ini kini telah memasuki Tahap II di wilayah Kota Subulussalam.

Melalui evaluasi ini, BPKP bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan pembangunan sarana pendukung pendidikan di lapangan. Penilaian dilakukan untuk memastikan apakah tujuan program sudah sesuai dengan perencanaan dan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

"Pertemuan ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan," ujar Yuspiardi, Rabu 11 Februari 2026.

BPKP juga mendorong adanya peningkatan koordinasi lintas sektor yang lebih solid antara pemerintah kota dengan perangkat daerah terkait. Sinergi ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa bantuan atau fasilitas pendidikan tepat sasaran dan tidak mengalami kendala administratif di lapangan.

Hasil dari rangkaian evaluasi lapangan ini nantinya akan disampaikan melalui mekanisme resmi sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Laporan tersebut diharapkan menjadi rujukan utama dalam memperkuat tata kelola pembangunan dan manajemen pendidikan di masa yang akan datang.

Wali Kota Subulussalam, H.M. Rasyid, dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung langkah-langkah evaluasi dari BPKP. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini sangat penting demi optimalisasi manfaat program yang langsung menyentuh masyarakat kelas bawah.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Wali Kota didampingi oleh Inspektur Kota Subulussalam, Ridlo Sari Walhuda. Kehadiran Inspektorat sekaligus memastikan bahwa pengawasan internal di tingkat daerah berjalan selaras dengan audit yang dilakukan oleh BPKP Aceh.