KBRN, Aceh Singkil : Program bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah untuk masyarakat miskin dan rentan sering kali terputus di tengah jalan, membuat para penerima kesulitan. Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Summa Musi, mengungkapkan bahwa selain maraknya kasus judi online (judol) yang menjadi sorotan, ada beberapa faktor lain yang juga menjadi penyebab utama terputusnya bansos.
"Bansos yang terputus tidak melulu karena penerima terlibat judi online. Banyak kasus di mana bansos dihentikan karena faktor lainnya yaitu karena indikasi peningkatan status ekonomi mereka", ujar Summa kepada RRI Sabtu (20/9/2025).
Ia merinci, sistem pemutakhiran data yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) kini semakin canggih dan terintegrasi dengan berbagai data instansi lain. Hal ini membuat pendamping dan pemerintah dapat mendeteksi perubahan kondisi ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara lebih akurat.
Berikut adalah beberapa penyebab bansos terputus yang sering ditemui di lapangan, menurut Summa Musi :
1. Kepemilikan Aset dan Cicilan Besar: "Ketika kami melakukan validasi, seringkali ditemukan KPM yang sudah memiliki cicilan bank, cicilan sepeda motor, cicilan mobil, bahkan cicilan rumah. Ini menjadi indikasi kuat bahwa status ekonomi mereka sudah membaik dan tidak lagi termasuk dalam kategori sangat miskin", jelasnya. Ia menambahkan bahwa kepemilikan aset seperti rumah yang nilainya di atas batas tertentu, juga menjadi pertimbangan.
2. Kepesertaan BPJS Kelas 1 dan 2: Salah satu kriteria penerima bansos adalah tidak memiliki kemampuan finansial yang baik. "Secara sistem, jika ada anggota keluarga KPM yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas 1 atau 2, itu otomatis akan menjadi data anomali. Kenapa? Karena untuk membayar iuran kelas tersebut, dibutuhkan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi", ungkapnya.
3. Keterlibatan dengan Pinjaman Online (Pinjol): Sistem verifikasi data kini dapat mendeteksi riwayat transaksi keuangan KPM, termasuk cicilan pinjaman online seperti ShopeePaylater, Dana Pinjam, Gopay Pinjam, dll, Summa menuturkan, Meskipun mereka tidak menggunakan uang bansos untuk membayar pinjol, tetapi fakta bahwa mereka mampu mengajukan pinjaman dan membayar cicilan. "menunjukkan bahwa mereka memiliki pendapatan di luar bansos", tutur Summa.
4. Tabungan bank atas nama rekening pribadi selain rekening bansos juga menjadi salah satu penentu. "Kalau ada tabungan dengan saldo yang signifikan, itu bisa menjadi pertanda bahwa KPM sudah memiliki kemampuan finansial lebih", katanya.
5. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan: Jika KPM terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, itu berarti mereka telah memiliki penghasilan bulanan yang dianggap cukup untuk keluar dari kategori sangat miskin. "Data BPJS Ketenagakerjaan sangat valid untuk mendeteksi apakah seorang KPM sudah memiliki pekerjaan tetap", kata Summa.
6. Tagihan Listrik dan Asuransi: Sistem juga bisa mengidentifikasi pola pengeluaran yang tidak lazim. Salah satunya adalah tagihan listrik yang sangat tinggi. "Tagihan listrik yang melonjak drastis di luar batas kewajaran bisa menjadi indikasi penggunaan alat-alat elektronik mewah yang tidak seharusnya dimiliki oleh keluarga miskin", tuturnya. Selain itu, kepemilikan polis asuransi di luar BPJS juga menjadi pertimbangan.
Summa juga menambahkan jika salah satu Kenapa bantuan tidak masuk yaitu tidak adanya komponen khusus PKH karena kenaikan kelas satu atau pindah sekolah yang tidak terdaftar di Dapodik atau belum terdaftar di Dapodik sekolah.
Summa mengimbau seluruh KPM untuk jujur dan transparan dalam melaporkan kondisi ekonomi mereka.
"Tugas kami sebagai pendamping adalah memastikan bansos ini tepat sasaran. Jika ada KPM yang status ekonominya sudah membaik, kami berharap mereka sukarela mengundurkan diri agar kuota bansos dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan", tutupnya.