RRI.CO.ID, Singkil - Sejumlah masyarakat yang tergabung kedalam Forum Masyarakat Menggugat (Format) Aceh Singkil menuding banyaknya dugaan prilaku korupsi kolusi nepotisme (KKN) yang terjadi di tubuh pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil satu tahun kepemimpinan Oyon - Hamzah berjalan.

Dugaan tersebut mulai dari penunjukan sejumlah pejabat daerah, hingga adanya dugaan praktek jual beli jabatan mulai dari eselon IV dan III dan bahkan penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) pimpinan SKPK.

" Kita menduga adanya praktek KKN yang dilakukan secara terang - terangan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil,"sebut M. Yunus, saat menyampaikan orasinya di depan Kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa, 10 Maret 2026.

Seperti penunjukan penjabat Sekretaris Daerah (Sekda), yang dinyatakan merupakan saudara atau adik iparnya Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon.

Kemudian penunjukan penganti Ketua Majelis Pendidikan Kebudayaan (MPK) Aceh Singkil, yang juga diklaim oleh M. Yunus merupakan kerabat dekatnya Bupati Aceh Singkil.

" Serta dikabarkan Ketua MPK ini diduga memiliki 2 dokumen kependudukan (KTP), yakni di Aceh dan Sumatera Utara,"tambahnya.

Lain tegas M. Yunus, beredarnya kabar dugaan adanya jual beli jabatan yang terjadi di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon - Hamzah Sulaiman.

Sementara itu, menyikapi tudingan yang disampaikan masyarakat yang tergabung kedalam Forum Masyarakat Menggugat (Format) tersebut. Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon membantah keras adanya praktek atau prilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Aceh Singkil. Terutama, soal adanya dugaan praktek jual beli jabatan.

" Menyikapi isu dan tudingan soal beli jabatan ini, disini kami tegaskan itu tidak benar dan tidak ada praktek - praktek yang di larangan ini dilakukan di tubuh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil,"sebut Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon.

Bahkan menurut Oyon, pemerintahan yang mereka pimpin saat ini sangat begitu sabar terkait perjalanan birokrasi Pemerintahan.

Hal tersebut tegas Oyon, dapat dibuktikan dengan belum adanya mutasi yang di lakukan selama 1 tahun 22 hari masa kepemimpinan. Terkecuali mengisi jabatan yang kosong karena pejabat sebelumnya pensiun, pindah tugas, dan alasan - alasan lainnya.