RRI.CO.ID, Subulussalam : Pemerintah resmi memperluas jangkauan penerima insentif bagi guru yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Petunjuk Teknis (Juknis), guru yang mengelola sekolah dengan jumlah siswa sedikit kini mendapatkan hak kompensasi yang sama dengan sekolah besar.

Kebijakan ini menjadi jawaban atas keluhan para pendidik di lapangan yang sebelumnya terbentur aturan batas minimal jumlah siswa. Dalam regulasi lama, insentif hanya menyasar guru di sekolah dengan populasi di atas 100 murid, yang sempat memicu perdebatan mengenai asas keadilan bagi tenaga pengajar di daerah terpencil atau sekolah kecil.

Kepala Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Subulussalam, Sartika Anggraini, mengonfirmasi bahwa kendala administratif tersebut telah diatasi. Penyesuaian aturan ini memastikan bahwa beban kerja guru dalam mengawal distribusi gizi di sekolah dihargai secara merata tanpa memandang skala jumlah siswa.

"Benar sesuai jukninsya guru yang menangani di bawah 100 siswa pun sekarang sudah dapat insentif. Ini merupakan bentuk pemerataan agar semua tenaga pendidik yang membantu program ini merasa diperhatikan," ujar Sartika, Senin 30 Maret 2026.

Mengenai teknis pembayarannya, insentif akan disalurkan melalui skema harian atau mingguan. Dana kompensasi tersebut bersumber langsung dari anggaran SPPG yang dialokasikan khusus untuk para guru sebagai penanggung jawab utama di setiap titik distribusi atau sekolah masing-masing.

Terkait nominal pasti, pihak koordinator saat ini tengah melakukan sinkronisasi dengan rincian teknis yang tertuang dalam Juknis baru. Meskipun angka final masih dalam tahap verifikasi untuk menjamin akurasi data, insentif ini diprediksi cukup kompetitif untuk menunjang kesejahteraan guru selama hari operasional program.

Ia juga mengatakan bahwa pelaksanaan program MBG di Kota Subulussalam diklaim berjalan tanpa kendala berarti, didukung oleh kesiapan dapur umum yang memadai. Pihak SPPG berkomitmen terus memperketat pengawasan teknis agar standar kualitas gizi tetap terjaga sekaligus memastikan hak finansial para guru terbayarkan tepat waktu.