TPID Maluku Utamakan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024

KBRN,Ambon: Menurunnya inflasi tahunan Provinsi Maluku pada Oktober 2022 utamanya didorong oleh
penurunan tekanan harga dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bakti Artanta mengatakan bahwa Inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 3,78 persen, menurun dari bulan sebelumnya 6,07 persen.

" Penurunan tekanan harga dari kelompok ini terjadi seiring kondisi cuaca yang mulai membaik di wilayah Maluku,"urai Bakti, Senin (7/11/2022)

Meskipun demikian, penurunan harga lebih dalam pada kelompok ini tertahan oleh kenaikan harga beras yang terpantau sejalan dengan produksi pada daerah sentra yang menurun.

Menurunnya tekanan inflasi Provinsi Maluku tambah Bakti, tidak lepas dari sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Masih terus berjalannya berbagai kegiatan dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sepanjang Oktober 2022 turut berkontribusi dalam upaya menurunkan tekanan harga komoditas pangan.

Kegiatan yang telah dilakukan selama Oktober 2022 antara lain, Operasi Pasar di Kota Ambon, Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPID Provinsi Maluku dengan Kabupaten/Kota se Maluku, serta Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Buru selaku daerah sentra beras utama di Provinsi Maluku.

Potensi tingginya tekanan inflasi dari kelompok transportasi, makanan, minuman dan tembakau menjadi perhatian serius TPID Provinsi Maluku. Hal ini tidak terlepas dari dampak penyesuaian harga BBM yang diprakirakan masih akan terjadi hingga akhir tahun, serta potensi peningkatan permintaan menjelang Hari
Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan liburan akhir tahun.

Sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022, TPID Provinsi Maluku terus memperkuat strategi 4K (Keterjangkauan
Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) sebagaimana Roadmap (Peta Jalan) Pengendalian Inflasi 2022-2024.

TPID Provinsi Maluku terus memonitor pelaksanaan Gerakan TanamCabai dan Bawang Merah Serentak pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang merupakan bagian dari implementasi GNPIP.

TPID Provinsi Maluku juga terus mengupayakan pemanfaatan anggaran sebesar 2 persen
Dana Transfer Umum (DTU) untuk menanggulangi dampak penyesuaian harga BBM, dan serta memonitor implementasi alokasi anggaran 2 persen DTU di setiap Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemberian subsidi di sektor transportasi (ongkos angkut komoditas pangan).