Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang sampai saat ini belum memanfaatkan areal lokalisasi Tanjung Desa Batu Merah, Kota Ambon, untuk pengembangan ekonomi warga sekitar.

"Tempat ini ditutup resmi oleh Kemensos dan Pemkot Ambon pada 2020 lalu. Sekarang informasi beredar bahwa aktivitas lokalisasi Tanjung aktif lagi. Kalau benar adanya, berarti Pemkot tidak komitmen dengan apa yang pernah dijanjikan," kata Sekretaris MUI Maluku, Abdul Manan Latuconsina diwanwacarai media di Ambon, Minggu (9/10/2022)

Menurutnya, penutupan lokalisasi pada saat itu ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk didalamnya MUI Maluku dan Kota Ambon.

Tapi kalaupun hari ini ada aktivitas pekerja seks komersial (PSK) secara diam-diam dan terstruktur, maka tingkat pengawasan yang dilakukan Pemkot Ambon maupun pihak kepolisian yang kemudian dipertanyakan.

"Ini menjadi kewenangan dari Pemkot Ambon. Untuk itu harus tegas agar apa yang menjadi kesepakatan bersama bisa berjalan dengan baik," ujarnya

Terpisah, Sekretaris MUI Kota Ambon, Sulaiman Wasahua mengatakan, lokalisasi Tanjung Batu Merah resmi ditutup atas kerja keras dari MUI dan seluruh umat islam yang ada di kota Ambon.

Pasca ditutup, selanjutnya menjadi kewenangan Pemkot Ambon untuk kemudian memberdayakan masyarakat baik yang ada di seputaran lokalisasi maupun kepada para PSK yang ada.

"Itu berarti MUI tidak punya kewenangan yang luas untuk mengawasi, sebab itu sudah menjadi tanggungjawab Pemkot Ambon dan aparat keamanan," paparnya

Tapi, informasi lokalisasi Tanjung kembali aktif sudah disampaikam MUI Ambon ke pihak Pemkot Ambon. Hanya saja, koordinasi Pemkot dan pihak kepolisian seperti apa, itu belum jelas.

"Nah, peran media saat ini, tanyakan ke Pemkot Ambon soal konsistensi dari Pemkot Ambon dan kepolisian soal pengawasannya seperti apa," pungkasnya