KBRN, Bengkulu : Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Mendikbud dan Ristek) RI menggelar Workshop Pendidikan Pemberdayaan Komunitas Pendidikan Daerah untuk Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), kepada ratusan perwakilan tenaga pendidik dan pihak sekolah yang ada se Provinsi Bengkulu.

Kegiatan yang bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Bengkulu, dengan berkolaborasi dengan Komisi X DPR RI selaku mitra kerja Kemendikbud dan Ristek RI, serta menghadirkan nara sumber berkompeten di bidang pendidikan.

Anggota Komisi X DPR RI Hj. Dewi Coryati ketika membuka kegiatan tersebut mengaku, penerapan implementasi kurikulum merdeka tidak bisa serta merta diterapkan begitu saja. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi, pendekatan dan pembelajaran kepada semua pihak agar mengetahuinya.

Terlebih penerapannya juga akan berlaku secara nasional, tanpa didahului sosialisasi dalam implementasinya tidak sampai terjadi kesalahan.

“Kita mengapresiasi tas kegiatan yang dilakukan Kemendikbud dan Ristek bersama pihakn legislatif di Bengkulu, dengan menghadirkan narasumber berkompeten atau ahli dalam bidangnya,” ujar Dewi pada Jumat, (29/7/2022).

Anggota Fraksi PAN DPR RI ini juga menyampaikan, dalam penerapan program Merdeka Belajar agar dilaksanakan dalam bentuk prototype dulu, yakni, dengan adanya guru dan sekolah pergerak. Setelah itu baru diikuti satuan pendidikan lainnya sembari pemerintah melengkapi sarana serta prasarana pendukungnya, seperti, memasukan sinyal internet ke wilayab blank Spot.

Apalagi mau tidak mau penerapan implementasi Merdeka Balajar ini, diakui, satuan pendidikaan harus siap.

Oleh karena itu kepada pihak terkait di mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, agar memperbanyak lagi kegiatan sosialisasi ke daerah-daerah.

Belum lagi kata Anggota DPR RI yang telah memasuki periode ketiga ini dalam penerapannya juga harus berkolaborasi, karena berkaitan dengan keberadaan teknologi, seperti, sinyal internet yang masih terbatas.

“Sosialisasi saat ini memang sedang dan harus gencar dilakukan. Sedangkan masalah teknologi diminta kepada Pemerintah melalui instansi terkaitnya dapat memenuhinya, sembari satuan pendidikan yang sudah siap dalam penerapannya dapat lebih dioptimalkan lagi. Sementara yang belum bisa dicarikan metode lainya,” terang Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu ini.

Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Direktur Sekolah Menengah Atas (SMA) Kemendikbud dan Ristek RI, Winner Jihad Akbar, S.Si, M.Ak menjelaskan, untuk di Bengkulu ini ada 2 kurikulum yang diterapkan satuan pendidikan, pertama sekolah penggerak dan non penggerak.

Dimana non penggerak, menerapkan kurikulum jalur mandiri, di Bengkulu ada mandiri belajar sebanyak 240 sekolah PAUD hingga SMA, dan mandiri berubah sebanyak 404 sekolah.

Kemudian ada mandiri berbagi, ada sebanyak 46 sekolah, baik guru dan kepala sekolahnya mampu, sehingga siap juga dalam pembuatan sendiri bahan ajar sesuai dengan impementasi kurikulum merdeka.

“Untuk 240 sekolah mandiri belajar menerapkan kurikulum lama, tapi hanya prinsip-prinsip saja memakai kurikulum merdeka. Sedangkan mandiri berubah, sebanyak 404 sekolah menerapkan kurikulum merdeka, tapi sudah menggunakan bahan ajar semuanya memakai kurikulum merdeka,” terangnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, ketika pemerintah meluncurkan program baru, pihaknya akan terbuka kepada seluruh stek holder, jika terdapat kesalahan dan ada masukan akan langsung diperbaiki dan disebar kembali ke masyarakat.

“Pola itu terus kita laksanakan. Tujuannya tidak lain agar bahan ajar bisa menjadi lebih bagus,” demikian Winner.