CFDS Dorong Pemerintah Mengawasi Jual Beli NFT

KBRN, Sleman : Peneliti Center for Digital Socety (CFDS) FISIPOL UGM, Iradat Wirid mendorong pemerintah untuk membuat regulasi untuk mengawasi jual beli Non Fungible Token (NFT). Ekosistem NFT belakangan memang marak diperbincangkan setelah seorang pemuda bernama Ghazali meraup untung hingga milyaran rupiah karena menjual swafoto sebagai NFT.

“Singkatnya NFT merupakan sebuah asset digital yang tidak dapat digantikan. Kata Non-fungible sendiri memiliki arti tak tergantikan. Alias NFT merupakan token yang melambangkan suatu nilai tersendiri dan tidak dapat digantikan dengan NFT lain yang serupa,” ujarnya dalam rilis yang disampaikan kepada media.

Teknologi NFT menurutnya dibantu oleh blockchain yang berperan sebagai decentralized ledger yang mampu merekap nilai dan pemilik suatu NFT. Sehingga asset digital tersebut bisa dikenali pemiliknya dan tidak bisa sembarangan diakui kepemilikannya oleh orang lain.

“Potensi dari NFT ini dibarengi pula oleh ancaman, seperti pencurian karya digital dan data pribadi. Ancaman ini pun jadi kenyataan, karena banyak yang ingin meniru kesuksesan Ghazali dan gagap literasi digital melihat NFT ini sebagai arena investasi singkat, alias cuan,” lanjutnya.

OpenSea, tempat Ghazali menjual swafotonya saat ini dibanjiri oleh masyarakat Indonesia yang ingin mengikuti trend dan mencari cuan di NFT. Mulai dari foto masakan lokal, swafoto, dan yang paling memprihatinkan menurut Iradat yakni foto identitias, KTP.

“Akibat dari sensasi ini dalam beberapa hari saja pasar OpenSea jenuh dan penuh dengan copycat yang ingin meniru kesuksesan Ghazali,” katanya.

Sehingga ia mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang mengawasi jual beli NFT ini. Meskipun di sisi lain menurutnya ini menjadi sebuah ironi. Karena NFT dan teknologi blockchain sebenarnya berkembang atas dasar kebebasan dari regulator dalam hal ini pemerintah. (ril/dev)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar