Anggota DPRD DIY Usulkan Adanya Perda Jogja Smart Province

Anggota DPRD DIY

KBRN, Yogyakarta : Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi bagian terpenting dalam Revolusi Industri 4.0 menyebabkan perubahan di segala sektor. 

Ditambah dengan adanya pandemic covid-19 menjadi akselator percepatan implementasi teknologi informasi dan komunikasi diberbagai lapisan masyarakat dan semua lapisan pelaku bisnis.

Anggota Komisi A DPRD DIY Dr. R. Stevanus C. Handoko S.Kom.,MM mengatakan, business model yang diimplementasi saat ini sudah bergeser, dimana bisnis dengan konsep kolaborasi menjadi salah satu pilihan yang dapat memperkuat pelaku usaha diberbagai level. 

Menurutnya, hal tersebut dapat terjadi tidak lepas dengan adanya implementasi teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rapat Badan Pembentuk Peraturan Daerah DPRD DIY, Rabu (29/12/2021) Ia mengusulkan adanya Perda Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Cerdas (Jogja Smart Province).

"Dengan adanya Perda Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Cerdas atau Jogja Smart Province diharapkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi akan lebih baik," kata Stevanus.

Melalui Perda tersebut pihaknya mengharapkan, usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dapat segera tercapai, dapat mendukung pengembangan ekosistem digital di DIY, dan mempercepat terwujudnya Satu Data di DIY, sekaligus meningkatkan manajemen pengelolaan data hingga keamanan data.

"Perda yang dapat mendukung urusan keistimewaan DIY berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dapat mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat, mewujudkan kolaborasi, harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan dan mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha," tambahnya.

R. Stevanus menyampaikan, terdapat beberapa dasar hukum yang bisa menjadi acuan dalam pembentukan rancangan Perda Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Cerdas (Jogja Smart Province), seperti Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 / UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE ), UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam kesempatan ini pula Dr. R. Stevanus menyampaikan agar usulan Raperda ini mendapatkan dukungan dari Bapemperda, Komisi, Fraksi dan semua anggota DPRD DIY dan tentunya dari Eksekutif agar harapan dan cita-cita bersama mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dapat terwujud.

Mengingat, Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini terdapat lebih dari tiga ratus ribu pelaku usaha yang telah terdaftar menggunakan QRIS, yang menjadi salah satu indicator bahwa implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dilakukan dan transformasi digital tidak bisa dihindarkan.

"Daerah Istimewa Yogyakart sejak lama (2005) telah memiliki Blue Print tentang pengembangan Jogja Cyber Province namun dukungan untuk adanya Perda terkait hal tersebut belum ada hingga saat ini. Padahal sangat dibutuhkan payung hukum di daerah untuk implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menunjang terwujudnya berbagai layanan cerdas seperti Smart Government, Smart Branding, Smart Culture, Smart Society, Smart Living, Smart Economy, Smart Environment," ujarnya.

Terkait dengan adanya kekosongan dukungan peraturan daerah tersebut, Dr. R. Stevanus dari Partai Solidaritas Indonesia menjelaskan penting pemerintahan DIY segera memiliki Perda Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Cerdas ( Jogja Smart Province ).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar