Kebocoran Data Pribadi Meningkat, DPR Minta RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Diselesaikan

KBRN, Yogyakarta : Anggota Komisi I DPR RI, dari Fraksi PKS, Sukamta mendesak pemerintah segera menyelesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. 

Hal itu penting, karena masih minimnya perlindungan data pribadi warga negara Indonesia saat ini, yang mengakibatkan terus meningkatnya kebocoran data pribadi.

Dalam seminar daring bertema Langkah Aman dari Kejahatan Digital di Masa Pandemi Covid-19 , Sukamta mengatakan Indonesia termasuk negara paling tertinggal karena belum memiliki regulasi perlindungan data pribadi.

Sejumlah negara di ASEAN dan Asia sudah memiliki regulasi perlindungan data pribadi milik warga negaranya.

“Sudah banyak. Jepang, Korea, China, Malaysia, Filipina,” kata Sukamta, dalam seminar daring bertema Langkah Aman dari Kejahatan Digital di Masa Pandemi Covid-19 , yang diselenggarakan IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Kamis, (14/10/2021).

Ia menambahkan saat ini Eropa masih menjadi acuan berbagai negara di dunia karena perlindungan data pribadi di wilayah itu sangat kuat. Semua penyedia aplikasi pun patuh dan tunduk terhadap undang-undang.

”Karena undang-undangnya sangat kuat semua tunduk,” tegas Sukamta.

Sukamta menegaskan minimnya perlindungan data di Indonesia, telah mengakibatkan kasus kebocoran data pribadi termasuk NIK (Nomor Induk Kependudukan) terus saja meningkat. Bahkan tidak sedikit yang jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kasus kebocoran data pribadi di Indonesia dari hari ke hari semakin meningkat. Data-data penting itu diambil orang lain. Masyarakat hanya bisa pasrah karena data pribadi itulah yang disetor ke instansi pemerintah atau penyelenggara sistem elektronik,” imbuh Sukamta, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) DIY ini.

Dalam kesempatan yang sama Pakar teknologi informasi dari UGM, Ferry Wahyu Wibowo mengatakan pemerintah dan legislatif harus benar-benar melindungi data pribadi warga negaranya.

"Persoalannya, saat ini pun, data pribadi sudah tersebar. Misalnya saat beli handphone baru otomatis memasukkan data pribadi. Mau tak mau kita membuka data diri, apalagi ketika harus membuka app store  ditanya kartu kredit,” kata Ferry.

Sementara itu, Direktur Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Hasyim Gautama mengatakan pengguna internet perlu menekan risiko, terutama saat bertransaksi bisnis dan perdagangan secara online.

“Bukan berarti kita tidak menggunakan internet , tetapi harus tahu dan paham. Internet ini positif. Di masa depan  semua urusan dibawa ke internet menjadi lebih mudah dan cepat. Tapi, harus diingat, di sisi lain ada risiko yang perlu kita perhatian. Mungkin kita tidak sadar dengan risiko tadi. Kami Kemenkominfo pun terus memfasilitasi pelatihan gratis penggunaan internet yang aman," terang Hasyim Gautama, Direktur Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik, Kementrian Kominfo RI.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00